Waspada
Waspada » Diklat Cakap Guru Tidak Ditampung Anggaran
Pendidikan Sumut

Diklat Cakap Guru Tidak Ditampung Anggaran

Diklat Cakap Guru Tidak Ditampung Anggaran. Waspada/Ist
Diklat Cakap Guru Tidak Ditampung Anggaran. Waspada/Ist

 

KISARAN (Waspada): Diklat Cakap Guru untuk menjabat kepala sekolah di Asahan tidak ditanggung anggaran karena recofusing, sehingga para guru berinsiatif untuk melakukannya mandiri dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan Kab Asahan namun terhambat regulasi.

“Ini inisiatif kami sendiri, rencananya diklat cakap ini dilakukan mandiri, dengan meminta bantuan Dinas Pendidikan, namun kita terhambat regulasi,” jelas salah satu calon peserta Diklat Cakap Guru Plt Kepsek SMP N 1 Kec Seikepayang Timur, Marimin, didampingi rekannya Wakil Kepsek SMP N 3 Kec Pulobandring Sugeng, dan Guru SMP N 1 Pulobandring Zahrilah, saat berbincang dengan Waspada, Sabtu (20/3/2021).

Marimin menekankan, bahwa diklat cakap guru ini merupakan kebutuhan para guru dalam peningkatan karir dan memenuhi syarat administrasi menjabat sebagai kepala sekolah, sehingga kegiatan ini tidak ada paksaan dari siapapun.

“Kami memohon ke Dinas Pendidikan Asahan untuk pendampingan, dan disahuti, dan untuk tansaksi biaya kami menyediakan dana dengan sukarela Rp10,5 juta karena kegiatan ini dilakukan mandiri. Tapi uang itu bukan kutipan dari Dinas Pendidikan,” jelas Marimin.

Namun, kata Marimin, hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kita terhambat dengan regulasi, dan uang dikembalikan tanpa ada potongan.

“Jujur, kami kecewa, karena diklat ini tidak bisa dilakukan. Namun kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah peduli dan membantu,” jelas Marimin.

Marimin juga berharap kepada oknum yang tidak bertanggungjawab, agar tidak mempelintir masalah ini, karena kami nilai tidak ada masalah.

“Ini inisiatif kami, Dinas Pendidikan hanya membantu,” jelas Marimin.

Sedangkan Plt Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Juhari, (foto), menjelaskan biasanya untuk diklat cakap ditanggung APBD Asahan, namun saat ini karena ditengah pandemi Covid-19 ada recofusing, sehingga kegiatan itu ditiadakan. Tapi Plt kepala sekolah dan guru yang lulus subtansi dan boleh mengikuti diklat ini bersedia dengan sukarela ikut dalam kegiatan yang dilakukan mandiri. Sehingga bila ditotal ada sekitar 47 calon peserta yang akan mengikuti diklat cakap di Lembaga Penjamiman Mutu Pendidikan (LPMP) Medan, dan rencananya dilaksanakan pada 15 Maret 2021 lalu.

“Kita sahuti kemauan para Plt dan guru, kita langsung berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan dilakukan pengkajian,” jelas Juhari.

Setelah dilakukan pengkajian lebih dalam oleh Dinas Pendidikan, kata Juhari, bila dilakukan mandiri tidak ada regulasinya, sehingga kegiatan itu tidak dilakukan.

Juhari juga menegaskan, pihaknya tidak ada melakukan pengutipan uang, tapi para calon peserta menyerahkan uang untuk diklat. Karena tidak jadi dilakukan, uang itu kembalikan kepada peserta, sebelum keluar kajian dari inspektorat.

“Jangan salah tafsir, kami hanya membantu dalam administrasinya,” jelas Juhari.(a19/a20)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2