Dampak Program Rebranding Parapat, 264 Pelaku UMKM Kehilangan Gerai Tempat Usaha - Waspada

Dampak Program Rebranding Parapat, 264 Pelaku UMKM Kehilangan Gerai Tempat Usaha

  • Bagikan

PARAPAT (Waspada) : Dampak Program Rebranding Parapat, 264 Pelaku UMKM Kehilangan Gerai Tempat Usaha. Program Rebranding Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun merupakan bagian dari Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, diperkirakan rampung Oktober 2021 ini. 

Namun, dibalik keberhasilan program rebranding tersebut, ternyata menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Parapat. Sedikitnya, 264 KK (Kepala Keluarga) pelaku UMKM di kota wisata ini kehilangan lapak tempat berjualan. Lapak tempat berjualan mereka terpaksa dibongkar demi lancarnya pembangunan dimaksud.

Harianto Sinaga Kordinator PKERDT (Perkumpulan Komunitas Ekonomi Rakyat Danau Toba) mengatakan, dampak sosial yang ditimbulkan yakni hilangnya gerai atau kios tempat usaha 220 kepala keluarga pelaku UMKM kreatif di Kelurahan Tigaraja, 16 kepala keluarga di Buttu Pasir dan 28 kepala keluarga di Pantai Bebas Sosor Pasir Parapat, sehingga totalnya yang kehilangan gerai sebanyak 264 kepala keluarga.

“Secara keseluruhan Proyek Rebranding Parapat menimbulkan dampak sosial kepada 264 Kepala Keluarga pelaku UMKM yang kehilangan gerai atau kios tempat berusaha di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Simalungun,” kata Harianto, kepada Waspada.id, Rabu (7/10).

Dia mengatakan bahwa pembangunan rebranding Parapat sudah sesuai dengan perencanaan berdasarkan DED (Desain Engginering Detail). Dengan menata ulang amenitas berupa ruang terbuka hijau pantai bebas Sosor Pasir, ruang terbuka dan Pelabuhan di Pantai Buttu Pasir, pembangunan Gapura pintu masuk Kota Parapat dengan mengadopsi arsitektur kearifan lokal. 

“Diperkirakan program rebranding Parapat rampung Oktober 2021 ini,” ujar Harianto.

Pelaku UMKM di Jalan Porapora Parapat membongkar sendiri lapak jualannya sebagai bentuk dukungan terhadap program proyek rebranding Parapat, Selasa (5/10). Namun mereka masih bingung, karena belum ada lapak pengganti tempat untuk berjualan.(Waspada/ist).

Menurutnya, seiring dengan berakhirnya progres rebranding Parapat tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Simalungun harusnya bertanggungjawab dalam penanganan dampak sosial yang dialami 264 pelaku UMKM dimaksud. Dengan demikian ekosistem pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Parapat dapat bertumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut Harianto mengatakan, bahwa pihaknya sebagai kordinator PKERDT telah menanyakan langsung ke Bupati Simalungun, namun sejauh ini Pemkab dikatakan masih berupaya untuk mencari lahan untuk menampung warga atau pelaku UMKM yang terdampak program rebranding Parapat.

Dikatakan Harianto, salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Simalungun bermohon ke  pihak PT Perkebunan Nusantara III, agar aset perkebunan yang ada di kawasan Parapat dapat dibangun kios sebagai tempat usaha bagi pelaku UMKM yang terdampak pembangunan. Namun sangat disayangkan, harapan itu sirna seiring dipasangnya plank berwarna kuning bertuliskan himbauan atau larangan tidak boleh memanfaatkan lahan HGU Perkebunan Nusantara 3 tersebut.

Begitupun lanjut Harianto, 220 pelaku UMKM kreatif di jalan Porapora Pantai Marihat Permai dengan sukarela membongkar sendiri kios-kiosnya demi mendukung penyelesain proyek Rebranding Parapat berupa pembangunan pedestrian dan trotoar jalanan.

“Semua pelaku UMKM mendukung program rebranding Parapat. Mereka tetap sabar dan berharap Pemkab Simalungun, pihak PTP Nusantara, Pemprovsu, bahkan Presiden Jokowi agar berkenan memfasilitasi pembangunan gerai atau tempat usaha bagi pelaku UMKM di tempat layak,” tandas Harianto.(a27)

  • Bagikan