Cabjari P. Brandan Tetapkan Kades Sei Siur Sebagai Tersangka

Cabjari P. Brandan Tetapkan Kades Sei Siur Sebagai Tersangka

  • Bagikan
KACABJARI P. Brandan Ibrahim Ali, SH, MH memberikan keterangan saat dimintai Waspada.id konfirmasi terkait kasus korupsi. Waspada/Asrirrais
KACABJARI P. Brandan Ibrahim Ali, SH, MH memberikan keterangan saat dimintai Waspada.id konfirmasi terkait kasus korupsi. Waspada/Asrirrais

P. BRANDAN (Waspada): Setelah enam bulan melakukan upaya penyidikan, Kejaksaan Negeri Langkat Cabang P. Brandan akhirnya menetapkan Kepala Desa (Kades) Sei Siur, Kec. Pangkalansusu, menjadi tersangka.

Kades yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berinsial, Ra, S.Pd, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2019-2020.

Pantauan Waspada.id, Senin (25/10), sejumlah saksi di antaranya Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), Zainal Abidin dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Anwar Hamdani Nasution menuggu giliran untuk diminta keterangan.

Empat saksi lainnya, yakni anggota P2HP Lina Herlina, Ketua BKM Masjid Alhuda, Syaripuddin Zamzami, bersama Bendahara H. Adlin, dan Sekretaris Suratman Barus, sudah dimintai keterangan terkait dugaan adanya pemotongan dana bantuan buat masjid.

Kacabjari P. Brandan Ibrahim Ali, SH, MH dikonfirmasi Waspada.id di ruang kerjanya mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Kejari Langkat, Kades Sei. Siur insial Ra ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka, berdasarkan fakta-fakta penyimpangan DD dan ADD yang ditemukan. Ia menambahkan, sesuai hasil perhitungan atau audit dari Inspektorat Pemkab Langkat, nilai kerugian negara mencapai Rp392 juta lebih. Selain audit keungan, lanjutnya, audit fisik juga dilakukan dari Kementerian PUPR,

Menyinggung hingga kini pihak kejaksaan masih terus memanggil sejumlah saksi, padahal sebelum saksi-saksi sudah dimintai keterangan, ia mengatakan, saksi dipanggil kembali untuk penegasan apakah mereka melihat atau mengetahui penyimpangan terkait dalam penggunaan anggaran DD/ADD.

“Saksi dipanggil semua dan nanti tersangka juga akan dipanggil kembali. Setelah ini kita akan menentukan sikap apakah terhadap tersangka dilakukan penahan,” ujar mantan Kepaka Seksi Intelijen Kejari Langkat itu seraya berharap perkara ini sudah tuntas sebelum memasuki tahun 2022.

Dia menambahkan, peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan termasuk cepat, hanya saja hasil perhitungan terkait nilai kerugian negara yang sedikit agak lama. Namun begitu, ia memaklumi banyaknya kerja yang harus ditangani Inspektorat.

Menyinggung apakah ada tersangka lain dalam perkara ini, Kacabjari menegaskan, berdasarkan fakta yang tertuang dalam BAP (berita acara pemeriksaan), tersangkanya menjurus kepada satu orang, yakni Kades. Namun begitu, ia akan melihat fakta atau perkembangan di persidangan nantinya. (a10)

  • Bagikan