PANYABUNGAN (Waspada): Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution bersama Kadis Pendidikan dan juga Kadis BKSDM menemui guru honor yang melakukan aksi unjuk rasa ke rumah dinas Bupati Madina di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (27/12).
Kepada guru honor Bupati menegaskan, Pemkab Madina dan DPRD Madina akan memperjuangkan para guru yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 tanpa tes.
Karena itu bupati berharap para guru honor yang berunjuk rasa menerima solusi yang ditawarkan Pemkab Madina, sehingga para guru honor tidak ditumpangi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Sebagai bentuk keseriusan perjuangan, bupati mengatakan telah menandatangani surat permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), agar guru honor yang tidak lulus seleksi PPPK tahun 2023 diangkat menjadi ASN tanpa tes pada tahun 2024.
Terkait permintaan para guru honor agar hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dibatalkan, bupati menegaskan permohonan pembatalan itu harus berdasarkan pertimbangan yang kuat. Kemudian yang berwenang membatalkannya SKTT itu bukan bupati, melainkan pemerintah pusat.
Sebagai bupati, Sukhairi Nasution meminta tidak ada kecurigaan terhadap proses seleksi PPPK, karena pemerintah daerah menjamin hak-hak para guru. Karenanya ia meminta dan berharap para guru honor tidak mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya tujuan tertentu pula, mengingat tahun ini merupakan tahun politik.
Bupati juga meminta supaya para guru datang saat RDP terbuka dengan DPRD Madina terkait penerimaan honor PPPK yang akan diadakan pada 28 Desember 2023. Dalam RDP tersebut semua proses terkait penerimaan PPPK ini akan dibuka karena Kadis Pendidikan dan Kepala BKSDM juga hadir.
Setelah mendengarkan penjelasan bupati, para guru honor membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengatakan akan turut hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD tersebut.
Sebelum ke rumah dinas bupati, gabungan guru honor ini melakukan aksi ke kantor DPRD Madina yang diterima langsung Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis dan sejumlah anggota dewan, dan juga ke Kantor Bupati yang diterima Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution.
Baik di DPRD dan Kantor Bupati, para guru yang tidak lulus seleksi PPPK tahun 2023 menuntut pengumuman hasil seleksi PPPK di Madina dibatalkan, karena dinilai sarat kecurangan. Menurut mereka, banyak peserta yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honor, tetapi nilai SKTT-nya rendah. Sementara sebagian peserta yang baru menjadi tenaga honor dinyatakan lulus seleksi dengan nilai yang tinggi.(a.32).
