Bupati Dosmar Harus Transparan - Waspada

Bupati Dosmar Harus Transparan

  • Bagikan

 

DOLOKSANGGUL (Waspada): Menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Bupati Dosmar Banjarnahor harus transparan, jujur, dan adil. Bupati juga jangan membenturkan para anggota DPRD dalam memuluskan akal-bulusnya.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Humbahas, Guntur Sariaman Simamora didampingi anggota lainnya, Marolop Manik, Marsono Simamora, Charles Heryanto Purba, Bantu Tambunan, Beresman Sianturi dan Jimmy Togu Purba kepada Waspada.id di Doloksanggul, Rabu (2/6).

Juru bicara 14 orang anggota dewan yang menyatakan mosi tak percaya kepada ketua DPRD Humbahas itu menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus mengkritik kinerja bupati sepanjang tidak terbuka kepada publik. “Kinerja bupati banyak tidak transparan, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah. Kinerja bupati banyak dipoles dengan pencitraan, kenyataanya rakyat tetap miskin.

Ini harus diketahui publik bahwa rumah bupati sedang tidak beres. Rumah bupati itu adalah Kab. Humbahas dan sekarang dalam kondisi sakit. Beberapa pimpinan OPD sudah mulai gerah, menghindar serta mundur teratur,” kata Guntur.

Sebagai ketua Partai, bupati juga jangan mengintervensi lembaga DPRD melalui pimpinan yang ada di DPRD. Lembaga DPRD itu tidak hanya diduduki satu partai, namun terdiri dari gabungan partai peserta pemilu Tahun 2019.

Lembaga DPRD berdiri sendiri sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan, budgeting dan legislasi. “Yang terjadi saat ini, pimpinan DPRD (ketua-red) terkesan disetir bupati yang nota bene pekerja partai. Lembaga DPRD jangan dijadikan tukang stempel yang menyetujui kemauan bupati,” tukasnya.

Dia menguraikan, lahirnya mosi tak percaya kepada ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol, karena dinilai adanya intervensi bupati terhadap pimpinan di DPRD. Dalam hal ini, pimpinan DPRD (ketua) jadi lupa diri, arogan dan tidak menjalankan tatib (tata tertib) dewan.

Guntur menjelaskan, Tahun 2020 pemotongan anggaran atas refocusing penanggulangan Covid-19 dilakukan sepihak tanpa melibatkan DPRD. Pengelolaan asset daerah banyak penyimpangan. Namun setelah disulkan pembentukan pansus (panitia khusus) di DPRD, ketua malah menghalang-halangi dan tidak dibawa ke paripurna.

“Kita mau melakukan pengawasan malalui pansus  namun dihalang-halangi ketua dan tidak dibawa ke paripurna. Sementara sesuai tatib, begitu kami usulkan, itu harus diputuskan oleh paripurna. Tidak boleh diam begitu saja.

Paripurnalah yang memutuskan jadi atau tidak. Kalau tidak ada putusan, selanjutnya dilakukan voting. Nah ini tidak berjalan, dari situlah hak anggota dewan itu dikangkangi,” bebernya.

Puncaknya, sambung Guntur, dalam setiap rapat, pihaknya tidak lagi difasilitasi oleh sekwan dan staf di Sekretariat DPRD. Bahkan dalam agenda reses anggota DPRD, ketua malah membatalkan SK pelaksanaan reses 14 orang anggota dewan.

Informasinya, itu atas perintah bupati. “Jadi sangat miris, ketua DPRD disetir oleh bupati. Ketua DPRD juga pernah mengakui, bahwa nasibnya di ujung pena bupati. Mau dibawa kemana Humbahas ini kalau lembaga DPRD tidak berkutik,” tegasnya lagi.

Perihal kepentingan rakyat, lanjut Guntur, Senin (31/5) pihaknya melakukan paripurna dengan agenda nota pengantar bupati atas lima Ranperda inisiatif pemerintah. Namun hingga pukul 10:30 WIB, rapat yang sudah memenuhi kuorum dan dipimpin dua unsur pimpinan itu tidak dihadiri bupati.

Demikian juga sekwan dan staf di sekretariat tidak memfasilitasi paripurna tersebut. “Ini kan sudah pelecehan terhadap tugas-tugas dewan. Bupati tidak datang, sekwan dan staf disekretariat tidak memfasilitasi. Sehingga atas keputusan dari paripurna, 15 anggota dewan sepakat menyegel Sekretariat DPRD. Karena apa? ASN di Sekretariat DPRD tidak melakukan fungsinya memfasilitasi rapat dewan,” pungkasnya.

Terkait pernyataan Ketua DPRD Ramses Lumban Gaol bahwa rapat itu adalah illegal. Perlu kami tegaskan bahwa rapat paripurna DPRD dengan agenda peyampaian nota pengantar bupati atas lima Ranperda, sudah sah dan melalui mekanisme tatib. Paripurna tersebut sudah diawali dengan rapat pimpinan dan Banmus.

“Tidak ada yang illegal. Perlu diketahui, bukan harus ketua yang memimpin rapat namun pimpinan. Pimpinan DPRD itu ada tiga. Paripurna itu sudah memenuhi kuorum setengah tambah satu. Rapat Banmus minimal empat fraksi.  Rapat pimpinan dihadiri para ketua fraksi dan ketua alat kelengkapan.

Tidak ada alasan Ramses mengakatan, rapat itu illegal. Justru yang terjadi selama ini, sebelum pengambilan keputusan dalam paripurna, tidak ada rapat unsur pimpinan (konsultasi) penyatuan persepsi,” tandasnya.

Terkait tudingan terhadap dewan yang sarat kepentingan, katanya lagi, bahwa harus diakui kepentingan DPRD bertanggungjawab kepada konstituen. “Kami murni memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa ditunggangi pelaku politik. Kalau kami tidak melakukan hal itu, mau jadi apa kami di mata rakyat. Kami juga tidak pernah menuntut proyek dari ketua DPRD atau bupati.

Jangan juga DPRD itu disebut bermewah-mewah. Tidak ada itu, justru Pemkab yang bermewah-mewah dengan mobil dinas dan fasilitas lainnya. Bupati, kerjaannya ke Jakarta melulu menghabiskan anggaran, namun program tidak ada yang beres. Bicara food estate, yang ada malah minus. Kita mau mengingatkan ini, tetapi bupati merasa memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak bisa dikritisi,” tandasnya.

Menyikapi pernyataan dewan tersebut di atas, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor saat dimintai tanggapannya melalui aplikasi WhatsApp, hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, yang bersangkutan tak kunjung memberi jawaban (cas)

Ket foto: ANGGOTA DPRD Humbahas, Guntur Sariaman Simamora, ST bersama para anggota DPRD memberikan keterangan kepada wartawan. (Waspada/ist

  • Bagikan