Bupati Dan Kajari Humbahas Sepakati Penanganan Hukum Perdata Dan TUN

Bupati Dan Kajari Humbahas Sepakati Penanganan Hukum Perdata Dan TUN

  • Bagikan
KAJARI Humbahas, Martinus Hasibuan dan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menunjukkan nota kesepakatan bersama tentang penanganan masalah perdata dan TUN. Waspada/ist
KAJARI Humbahas, Martinus Hasibuan dan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menunjukkan nota kesepakatan bersama tentang penanganan masalah perdata dan TUN. Waspada/ist

DOLOKSANGGUL (Waspada): Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor dan Kajari Humbahas Martinus Hasibuan tandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah bidang hukum perdata dan TUN (Tata Usaha Negara) di lingkungan Pemkab Humbahas, Rabu (10/3) bertempat di ruang rapat Sekretariat Kantor Bupati Humbahas.

Tujuan kesepakatan itu untuk menangani bersama dalam hal penyelesaian masalah di bidang hukum perdata dan TUN baik di luar maupun di dalam pengadilan yang meliputi pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perdata dan TUN. Kemudian pemberian pertimbangan hukum terhadap masalah hukum perdata dan TUN termasuk masalah-masalah hukum lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kajari, Martinus Hasibuan mengucapkan terimakasih atas terlaksananya acara penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Humbahas dengan Kejari Humbahas.

Keberadaan JPN (Jaksa Pengacara Negara) pada dasarnya melekat pada setiap jaksa itu sendiri, namun masyarakat umum mengenal fungsi jaksa itu  sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan atau yang lebih sering dikenal jaksa sebagai penuntut umum ataupun juga jaksa itu dikenal sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi.

Bupati, Dosmar Banjarnahor juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejari Humbahas atas komitmen dan kerjasamanya untuk membantu Pemkab Humbahas dalam penanganan masalah bidang perdata dan TUN. Mengingat kompleksnya permasalah hukum yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya bidang perdata dan TUN. (cas)

 

  • Bagikan