Bupati Bahas Penertiban Tambang Ilegal Pengguna Alat Berat

Bupati Bahas Penertiban Tambang Ilegal Pengguna Alat Berat

  • Bagikan
Rapat Koordinasi Terkait Penertiban Tambang Ilegal Di Aula Kantot Bupati Madina. Waspada/Ali Anhar Harahap
Rapat Koordinasi Terkait Penertiban Tambang Ilegal Di Aula Kantot Bupati Madina. Waspada/Ali Anhar Harahap

MADINA (Waspada) : Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar rapat rencana penertiban tambang ilegal yang menggunakan alat berat atu beko di Aula Kantor Bupati, Senin (15/11)

Rapat tersebut dihadiri oleh Forkopimda dan juga Kepala Desa yang berada di wilayah tambang Kabupaten Mandailing Natal

Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan jika kondisi sungai Batang Natal sekarang ini sangat mengkhawtirkan akibat aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di daerah itu menggunakan alat berat (beko)

Selain kondisi airnya yang parah, juga berdampak kepada lingkungan sekitarnya yang bertambah rusak. Sungai Batang Natal merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

Dalam melaksanakan penertiban ini, pihaknya kata Sukhairi, akan mengedapankan kehati-hatian dalam melakukan kebijakan, karena menyangkut masa depan Kabupaten Madina terutama kepada anak cucu

“Lingkungannya rusak, hilir sana airnya (Sungai Batang Natal) juga sudah sangat menghawatirkan karena ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi harus hati-hati melakukan kebijakan karena ini menyangkut masa depan Kabupaten Mandailing Natal, masa depan anak cucu kita,” ungkap Sukhairi

Saat wartawan menanyakan kapan penertiban itu dilaksanakan, Bupati tidak secara rinci menjelaskannya, karena menurut Sukhairi, penertiban itu akan dilakukan setelah mendapatkan ketetapan hukum yang jelas

Namun Sukhairi menyebutkan, sebelum turun ke lapangan nantinya, tim akan memberikan edukasi, kesadaran dan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat

“Nanti jangan ada asumsi masyarakat akan turun pasukan TNI/Polri, nantinya tidak menyelesaikan masalah. Saya harap tim ini harus reaktif meluruskan pola, sehingga tertangani dengan baik,” terangnya

Sebelumnnya pemerintah Kabupaten Madina sudah mengusulkan lokasi pertambang emas liar yang saat ini sudah digarap warga menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) ke Pemerintah Provinsi Sumut yang bertujuan untuk mendapatkan payung hukum dan izin pertambangan.

Sukhairi meyampaikan ada sebanyak 20 titik koordinat diusulkan ke pemerintah yang nantinya menjadi cikal bakal untuk menjadi lokasi WPR

“Mudah-mudahan saya harap sebelum izin WPR itu keluar, bagaimana sebelum kita tertib, jangan dulu melakukan pertambangan terutama yang memakai alat berat,” cetus Sukhairi menambahkan. (Cah)

  • Bagikan
Search and Recover