Waspada
Waspada » BPD 6 Bulan Tak Diberi Tunjangan, Pengelolaan DD Lubuk Kasih Dituding Tidak Transparan
Headlines Sumut

BPD 6 Bulan Tak Diberi Tunjangan, Pengelolaan DD Lubuk Kasih Dituding Tidak Transparan

BPD surati Kades meminta untuk memberikan salinan RAPBDes T.A 2020 dan laporan realisasi anggaran tahun 2019. BPD 6 bulan tak diberi tunjangan, pengelolaan DD Lubuk Kasih dituding tidak transparan. Waspada/Asrirrais
BPD surati Kades meminta untuk memberikan salinan RAPBDes T.A 2020 dan laporan realisasi anggaran tahun 2019. BPD 6 bulan tak diberi tunjangan, pengelolaan DD Lubuk Kasih dituding tidak transparan. Waspada/Asrirrais

P. BRANDAN (Waspada): Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih, Kec. Brandan Barat, merasa resah, karena mereka sudah satu semester tidak menerima tunjangan, padahal dana desa (SD) sudah dikucurkan pemerintah pusat.

Ketua BPD Desa Lubuk Kasih M. Sofian didampingi Sekretaris M. Fahri Nasution kepada Waspada.id, baru-baru ini mengatakan, terhitung dari bulan Juli sampai Desember 2020, para pengrurus BPD belum menerima tunjangan.

“Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan mendasar sehingga hak kami hingga kini belum juga kunjung disalurkan,” kata Sofian sembari menyebutkan, manajemen pengelolaan anggaran DD selama ini berjalan tidak transparan.

Sofian menegaskan, pembahasaan APBDes tanpa ada dimusyawarahkan dengan BPD. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Permendagri No: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BPD, katanya, pada bulan Februari lalu melalui surat No: 144-06/BPD-LK/II/2020 meminta Kades untuk memberikan salinan RABDes, RAB T.A 2020 dan menyerahkan laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 sebagai bahan evaluasi dan monitoring.

Tapi, lanjut dia, sampai kini surat tersebut tidak direspon Kades. “Karena tidak adanya keterbukaan, kita belum bersedia meneken berita acara musyawarah terkait anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020,” kata Sofian.

Kades Mei Joni Irawan dikonfirmasi Waspada.id, Jumat (11/12) tidak mengangkat selularnya. Sementara Sekdes Arman, dihubungi, Senin (14/12) mengatakan, tunjangan belum diberi karena BPD belum menandatangani APBdes.

Menyinggung pembahasan APBDes disebut-sebut tidak transparan dan tidak melibatkan BPD selaku mitra kerja, Sekdes menegaskan, hal itu tidak benar. “Semua pihak kita undang termasuk BPD,” kata Arman. (a10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2