MADINA (Waspada): Hingga Senin (10/3) hari ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina masih bungkam terkait izin Mendagri menyangkut mutasi sebanyak 120 orang pejabat di lingkungan Pemkab Madina yang dilaksanakan beberapa hari lalu.
Plt Kakan BKD Madina, Lismuliadi Nasution yang dikonfirmasi, Senin (10/3) tidak berhasil. Pesan konfirmasi WA juga tidak ada balasan. Sikap bungkam ini juga diikuti Kabid Mutasi, Ahmad Kirsa. Pesan konfirmasi yang dikirimkan lewat Whatsapp (WA) ke nomornya yang baru dapat juga tidak ada respon, meskipun sudah dalam posisi centang dua.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Madina, Ahmad Taufik yang dikonfirmasi via Whatsapp juga belum memberikan jawaban. Konfirmasi lewat telfon langsung yang dilakukan hanya dijawab singkat yang intinya mengatakan belum bisa memberikan komentar.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi, pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang”.
Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) “Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Menteri dengan pertimbangan Kepala BKN. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, sebelum pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menyampaikan permohonan koordinasi kepada Menteri.(a32)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
