Waspada
Waspada » BI Pematangsiantar Siapkan Rp 2,37 Trilun Jelang Idul Fitri   
Sumut

BI Pematangsiantar Siapkan Rp 2,37 Trilun Jelang Idul Fitri   

Kepala KPw BI Pematangsiantar Edhi Rahmanto Hidayat (tiga kiri) dan Wali Kota selaku Ketua TPID melalui Pj Sekda Zulkifli (tengah) foto bersama di gedung BI lantai IV, Jl. H. Adam Malik, Senin (3/5) sore.(Waspada-Edoard Sinaga).

 

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar menyiapkan Rp 2,37 trilun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai  di masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui perbankan di seluruh wilayah kerja KPw BI di Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Labura, Labuhan Batu dan Labusel (Sisi Batas Labuhan).

“Jumlah uang tunai yang dibutuhkan itu meningkat sebesar 19,47 persen dibanding tahun 2020 yang realisasinya 1,99 triliun,” sebut Kepala KPw BI Edhi Rahmanto Hidayat, didampingi Wali Kota selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diwakili Pj Sekda Zulkifli dan lainnya, kepada sejumlah wartawan di gedung KPw BI lantai IV, Jl. H. Adam Malik, Senin (3/5) sore.

Menurut Edhi, uang rupiah itu akan didistribusikan melalui perbankan dengan 118 loket layanan penukaran uang di 20 bank (BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Mandiri, Mayapada, Maybank, Mega, Mestika, Maumalat, OCBC NISP, Panin, BTN, BTPN, Sinarmas, Danamon, Sahabat Sampoerna, BRI Agro dan Bank Sumut) di seluruh wilayah kerja KPw BI.

“Uang rupiah sebesar Rp 1,69 triliun akan dipersiapkan untuk didistribusikan melalui perbankan di Pematangsiantar dan sekitarnya, sedang alokasi sebesar Rp 688,18 milyar akan dialokasikan di wilayah Kab. Labuhan Batu dan sekitarnya melalui Kas Titipan BI di Rantau Prapat (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ahmad Yani Rantau Prapat).”

“Realisasi sampai 30 April 2021, perbankan telah melakukan penarikan sebesar 68 persen (terdiri 51 persen uang pecahan besar dan 86 persen uang pecahan kecil dari total kebutuhan uang menjelang Idul Fitri 1442 H,” sebut Edhi.

Edhi menambahkan sebagian uang tunai yang diedarkan merupakan Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000,- yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pengeluaran dan pengedaran UPK 75 tahun kemerdekaan NKRI uang pecahan Rp 75.000,- tahun emisi 2020 merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI.

“Untuk itu, BI menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan UPK 75 RI sebagai alat transaksi dalam negeri. Di Pasal 23 (1) UU No. 7 tahun 20211 tentang Mata Uang dijelaskan, setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pada Pasal 33 ayat (2) beleit itu ditegaskan, setiap orang yang menolak menerima rupiah bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.”

“Terhitung sejak 22 Maret 2021, BI memperluas dan mempermudah masyarakat melakukan pemesanan dan penukaran secara individu UPK 75 RI di seluruh kantor BI. Dengan menyertakan satu identitas KTP, setiap individu dapat melakukan penukaran maksimal 100 lembar UPK 75 RI per hari dan dapat diulang setiap hari.

Penukaran individu dilakukan dengan aplikasi PINTAR pada website https://pintar.bi.go.id. Selain melakukan penukaran langsung ke BI, masyarakat juga dapat melakukan penukaran UPK 75 RI melalui seluruh bank umum/Syariah yang ada di seluruh dunia.

“Hal itu merupakan wujud komitmen BI dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar proses pemesanan dan penukaran lebih cepat dan aman,” jelas Edhi.

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran serta kenyamanan masyarakat dalam menarik dan menukar uang tunai, Edhi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan penukaran di tempat yang resmi seperti kantor-kantor perbankan setempat serta tidak melakukan penukaran uang melalui perantara/calo penukaran uang.

Menjawab pertanyaan tentang bank umum yang tidak mau memberikan uang pecahan baru saat melakukan pemesanan, tapi malah memberikan uang bekas yang dikatakan layak pakai, Edhi meminta agar melaporkannya ke BI.

Sementara, Wali Kota Pematangsiantar selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Pj Sekda  Zulkifli menyebutkan tidak ada lonjakan harga yang drastis dan stok bahan kebutuhan pokok lebih dari cukup, ketika TPID mengadakan inspeksi mendadak (sidak) bersama Polres  pada 15 April 2021 ke distributor, pasar tradisional, kilang padi dan gudang Bulog.

“Untuk menahan lonjakan harga, Pemko melalui Diskoperindag, juga telah mengadakan pasar murah di delapan kecamatan dan di kantor Diskoperindag  pada 26-30 April 2021. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu kita perhatikan dan awasi bersama, agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya nanti,” harap Zulkifli.

Untuk itu, TPID mengharapkan kerjsama semua pihak terutama para wartawan, untuk dapat menginformasikan ketersediaan bahan pokok cukup di Pematangsiantar, menghimbau masyarakat agar belanja secara bijak dengan membeli barang yang benar-benar sesuai  dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan.

“Pemko juga akan melakukan monitoring bahan pokok kedua kalinya ke sentra pasar, distributor, kilang dan gudang Bulog. Saya selaku Ketua TPID sangat mengharapkan terbentuknya kebun TPID di Pematangsiantar yang akan dikoordinir Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah,” harap Zulkifli.

Sebelumnya, Zulkifli menyebutkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjadi fokus perhatian pemerintah menjelang hari besar keagamaan, tak terkecuali dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

“Untuk itu, TPID telah menggelar high level meeting TPID 16 April lalu di gedung BI. Ini juga untuk menjaga kestabilan stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri. Sejumlah program strategis telah dilakukan Pemko untuk menjaga stok bahan kebutuhan pokok, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan harga.”

Menjawab pertanyaan tentang harga gas elpija 3 kg, dimana masih ada pangkalan yang menjual Rp 18.000,- sampai Rp 20.000,- di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.000, Plt Kadiskoperindag  Jadimpan Pangaribuan dan Kabag Perekonomian L. Pardamean Manurung mengakui keterbatasan mereka dalam memonitor harga gas dan mengharapkan bila ada ditemukan pangkalan menjual gas elpiji di atas HET, agar segera dilaporkan agar ditindaklanjuti ke pihak Pertamina, untuk diberikan sanksi.

Turut hadir, Kepala Bulog Pematangsiantar Darma Wijaya, Deputi Kepala KPw BI Abdul Haris, Kabag Protokol dan Komunikasi Pempinan Mardiana dan lainnya.(a28/C).

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2