Waspada
Waspada » Berpotensi Masalah, Proyek Bernilai 4,1 M Tidak Dilanjutkan
Headlines Sumut

Berpotensi Masalah, Proyek Bernilai 4,1 M Tidak Dilanjutkan

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat. Berpotensi masalah, proyek bernilai 4,1 M tidak dilanjutkan. Waspada/Warikam Boangmanalu
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat. Berpotensi masalah, proyek bernilai 4,1 M tidak dilanjutkan. Waspada/Warikam Boangmanalu

PAKPAKBHARAT (Waspada): Berpotensi masalah, proyek bernilai 4,1 M tidak dilanjutkan. Pasca dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, proyek rehabilitasi jalan Salak-Kuta Liang, senilai Rp4,1 miliar di Kecamatan PGGS, Kabupaten Pakpak Bharat, dipastikan tidak akan dilanjutkan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat, Agusman Harapan Padang, ST, MSi, Senin (19/10) pagi, di kantor Dinas PUPR Kab Pakpak Bharat, kompleks Perkantoran Indah Sindeka, Salak, Kabupaten Pakpak Bharat.

Menurut Kepala Dinas PUPR, Agusman Harapan Padang dihadapan wakil rakyat dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kab Pakpak Bharat pada Jumat lalu, dirinya menjelaskan bahwa hasil pemilihan penyedia rehabilitasi jalan Salak-Kuta Liang senilai Rp4,1 miliar, ditolak oleh PPK dan menyarankan pihak Pokja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan tender ulang. Namun pihak Pokja UKPBJ Kabupaten Pakpak Bharat belum juga melakukan tender ulang hingga Komisi II DPRD Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan RDP.

Menurut Agusman, adapun alasan penolakan oleh PPK Dinas PUPR Kab Pakpak Bharat terhadap hasil pemilihan penyedia ini adalah proyek berpotensi masalah dan guna menghindari masalah hukum dikemudian hari sehingga tidak bisa dilanjutkan karena adanya sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh Penitia Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Pakpak Bharat, seperti adanya tiga penyedia yang melakukan sanggahan serta adanya hal lain yang menurut PPK, bertentangan dengan peraturan.

Masih menurut Agusman, usai pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh Inspekstorat Kabupaten Pakpak Bharat, PPK, Ka UKPBJ, dan auditor Inspektorat pada 2 September 2020 yang lalu, penolakan hasil pemilihan penyedia ini juga diputuskan setelah melalui pembahasan dan perdebatan yang melibatkan seluruh unsur peserta maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) cenderung menerima pendapat PPK karena berpotensi masalah dan dianggap menjadi masalah untuk kedepannya dengan mempedomani amanat Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 point VII pelaksanaan kontrak yang berisi, Pejabat penandatangan kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan review, pejabat penandatanganan kontrak memutuskan menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut.

“Guna menghindari masalah hukum dikemudian hari, maka rehabilitasi jalan Salak-Kuta Liang ini terpaksa tidak bisa dilanjutkan lagi. Padahal dulu kami sudah sempat menyarankan kepada pihak Pokja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan tender ulang tapi tidak terlaksana,” kata Kadis PUPR Kab. Pakpak Bharat.

Lanjut Agusman, keputusan PA/KPA ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagian kedua tender/seleksi gagal pasal 51 poin 4,Permen PUPR RI nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia bagian kedua tugas dan wewenang, pasal 5 poin j dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor 9 tahun2019 poin7.1.1 juga dinyatakan bahwasanya hasil keputusan PA/KPA bersifat final.

Sementara itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Lukkas Berutu, mengatakan, pihaknya sudah melakukan fungsi sesuai peraturan. Terkait tidak dilaksanakannya tender ulang seperti yang disarankan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Lukkas Berutu menjawab, hal ini tidak memungkinkan lagi mengingat waktu dan batas tender juga sudah lewat, katanya. (A35)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2