MADINA (Waspada): Berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, Pemkab Madina menerima Alokasi Insentif Fiskal (AIF) sebesar Rp17,17 M. Dana AIF ini yang dulunya di sebut Dana Insentif Daerah (DID).
Dana AIF tersebut merupakan buah keberhasilan Pemkab Madina meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam dua tahun terakhir, dan kemampuan memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pemerintah pusat.
Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution yang dikonfirmasi, Selasa (2/9), membenarkan informasi tersebut. Atika Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan itu.
“Ada tiga kategori yang diterima Pemkab Madina, penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, dan kinerja percepatan belanja daerah. Perolehan Rp17,17 M itu merupakan yang tertinggi di Sumatera Utara. Artinya, kerja keras Pemkab Madina berdampak kepada masyarakat, terefleksi pada data,” ucap Atika Nasution.
Atika Nasution berharap agar perolehan insentif ini dijadikan motivasi untuk bekerja lebih maksimal. AIF ini adalah yang pertama kali bagi Madina dan merupakan prestasi bersama. Karena itu diucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Madina, Yas Adu Zakirin menerangkan capaian WTP bukan satu-satunya syarat untuk menerima AIF. Hal itu tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk Penghargaan Kinerja Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.
Berdasarkan aturan itu, ada empat kategori kinerja yang dinilai, yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kinerja percepatan belanja daerah.
Dari empat kategori itu, Pemkab Madina berhasil meraih tiga kategori dari pemerintah pusat. Pertama, percepatan belanja daerah pada pengelolaan keuangan. Kedua, penghapusan kemiskinan ekstrem pada pelayanan dasar. Ketiga, penurunan stunting pada dukungan fokus kebijakan nasional.
“Pemkab Madina menerima insentif itu termasuk dari keberhasilan penanganan stunting. Ada beberapa daerah yang meraih opini WTP dari BPK, tetapi tidak menerima AIF tahun ini. Itu bukti bahwa ada kategori lain yang harus dicapai,” ucap Kaban BKAD.(a.32).
