Berdalih Tingkatkan Kompetensi, Ratusan Guru Sertifikasi Di Simalungun Diduga Kena Pungli

  • Bagikan

SIMALUNGUN (Waspada): Ratusan guru SMP dan SD baik dari sekolah negeri maupun swasta yang sudah sertifikasi dari berbagai kecamatan di Kab. Simalungun diduga telah menjadi korban praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu dari Dinas Pendidikan Simalungun, sebesar Rp600 ribu per orang.

Pengutipan uang sebesar Rp600 ribu per orang tersebut berdalih untuk biaya pelatihan atau workshop Pembelajaran Interaktif Berbasis Multimedia Digital untuk guru dan kepala sekolah SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang sertifikasi. 

Kegiatan workshop digelar di Hotel Patra Parapat, Kec. Girsang Sipanganbolon. Khusus untuk guru SMP digelar dua gelombang. Gelombang pertama mulai Senin (8/11) hingga Selasa (9/11) diikuti sebanyak 340 orang guru. Gelombang kedua mulai Rabu (10/11) hingga Kamis (11/11) diikuti 300 orang lebih.

Sejumlah guru yang ditemui di sela-sela kegiatan workshop di Jotel Patra Parapat, mengatakan, seluruh guru SMP dan Kepala SMP baik negeri maupun swasta khususnya yang sertifikasi wajib mengikuti workshop dan wajib membayar sebesar Rp600 ribu per orang kepada panitia pelaksana dari Bidang SMP Dinas Pendidikan Simalungun.

“Sesuai pengakuan guru, mereka diwajibkan ikut pelatihan dan membayar Rp600 ribu per orang, di luar biaya penginapan,” kata Jansen Napitu, Direktur LSM Macan Habonaron, kepada Waspada.id, Rabu (10/11).

Menurut Jansen, kegiatan pelatihan bagi guru dan Kepala SMP bersertifikat tersebut terlalu dipaksakan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana pemerintah menekankan agar menghindari kerumunan dan menjaga prokes, tapi kenyataannya justru oknum-oknum di Dinas Pendidikan Simalungun malah mengumpulkan guru mencapai 340 orang dalam satu ruangan yang sempit.

Kemudian, lanjut Jansen, kutipan-kutipan yang terjadi terhadap guru berdalih pelatihan sebesar Rp600 ribu per guru sangat memberatkan dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang didapat para guru. “Kalau ditanya satu per satu, guru-guru itu pasti enggan mengikuti pelatihan apalagi harus membayar Rp600 ribu per orang. Namun karena takut, mereka terpaksa mengikutinya,” cetus Jansen.

Belum lagi terkait dengan program Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang sejak awal memimpin tanah ‘Habonaron Do Bona’ ini menghalo-halokan dengan tegas menolak dan menentang adanya praktik pungli alias pungutan liar. Tapi kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang berani ‘menentang’ program bupati itu.

“Kalau saya melihat apa yang dilakukan oknum-oknum di Dinas Pendidikan Simalungun dengan dalih pelatihan terhadap guru sertifikasi adalah ‘praktik pungli’. Kegiatan terlalu dipaksakan dan saya heran, kenapa sepertinya praktek ini berjalan mulus dan tidak ada larangan dari bupati meski kegiatan itu telah melanggar ketentuan PPKM terkait Covid-19,” tegas Jansen.

Ratusan guru dan kepala SMP Negeri dan Swasta berasal dari berbagai kecamatan di Simalungun sedang ‘berjoget ria’ disela-sela kegiatan pelatihan atau workshop di salah satu ruangan di hotel Patra Parapat, Selasa (9/11/2021).(Waspada/Hasuna Damanik).

Selain itu, Jansen juga mengatakan, kegiatan pelatihan tidak punya dasar dibiayai oleh guru dan kutipan atau pungli yang dilakukan sangat berseberangan dengan program bupati dan wakil bupati yang menentang praktek pungli. 

Karenanya, sebagai Direktur LSM Macan Habonaron, Jansen meminta bupati menghentikan kegiatan berdalih pelatihan tersebut dan oknum-oknum yang terlibat ditindak tegas.

Sementara, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Simalungun, V.Sinaga, saat dimintai tanggapannya di Hotel Patra Parapat, Selasa (9/11), mengaku bahwa sumber dana kegiatan pelatihan atau workshop tersebut dikutip dari setiap guru sebesar Rp600 ribu.

“Ini bukan dari dana APBD,” ujar Sinaga.

Menurutnya, para peserta gelombang pertama terdiri guru dan kepala sekolah SMP negeri dan swasta yang sudah sertifikasi sebanyak 340 orang dan gelombang kedua akan diikuti 300 orang lebih. Para peserta juga dibatasi usia, rata-rata yang ikut usia 56 tahun ke bawah. Sedang usia 57 – 60 tahun meski sudah sertifikasi tidak ikut pelatihan karena dianggap sudah tidak produktif alias kaku.

“Kegiatan ini untuk menambah wawasan bagi guru sertifikasi,” kata Sinaga.

Sedangkan terkait pelanggaran prokes terjadinya kerumunan dalam ruangan pelatihan, dengan nada enteng, Sinaga mengatakan tidak menjadi masalah, karena para peserta sudah pakai masker. 

Sementara, Plt. Kadis Pendidikan Simalungun, yang coba dikonfirmasi di kantornya di Pamatangraya, tidak berhasil. Informasinya, Kadis sedang menjalankan tugas luar.(a27)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *