PEMATANGSIANTAR (Waspada): Beras merupakan komoditas dominan penyumbang inflasi tahunan. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu perhatian bersama agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.
“Terutama kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir,” sebut Wali Kota Susanti Dewayani saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar di ruang rapat lantai empat, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI), Jl. H. Adam Malik, Rabu (10/5).
Menurut Wali Kota, kegiatan HLM TPDI sangat strategis yang merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkesinambungan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penggelaran pertemuan ini untuk lebih memperkuat kordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tingkat inflasi,” lanjut Wali Kota.
Pada kesempatan itu, Wali Kota memaparkan tugas TPID seperti memantau perkembangan harga komoditas terutama harga pangan, melakukan kordinasi dan pengecekan harga barang di pasar dengan maksud agar pengendalian harga dapat terpantau secara kontinu.
Dengan adanya panen bersama di Kel. BP Nauli, Kec. Siantar Marihat beberapa hari lalu dan ketersediaan beras di gudang Bulog, menurut Wali Kota, TPID seharusnya melakukan penetrasi pasar dengan melakukan kegiatan operasi pasar beras untuk menekan kenaikan harga beras.
Untuk itu, Wali Kota mengharapkan HLM TPID menjadi wadah kordinasi untuk menentukan langkah-langkah antisipasi yang perlu melakukannya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. “Kita berharap diskusi nantinya akan memberikan informasi berkenan dengan kebijakan langkah-langkah ke depan yang harus kita ambil.”
Selain itu, Wali Kota berharap HLM TPID bisa menciptakan langkah-langkah atau program kegiatan yang dapat mengantisipasi gejolak harga, ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi serta mendorong peningkatan kerjasama antar daerah.
Sementara Kepala KPw BI Teuku Munandar dalam pemaparannya menyebutkan BI meyakini inflasi akan terkendali dalam kisaran 3,0-1 persen di sisa 2023.
Munandar menambahkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara bulanan tercatat 0,18 persen (mtm) lebih rendah dari pola historisnya di periode awal Ramadhan, hingga secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya 5,47 persen (yoy) menjadi 4,97 persen (yoy).
Sedang Kapolres AKBP Fernando meminta berkaitan dalam penanganan inflasi, publikasi kepada publik terkait angka inflasi di Pematangsiantar perlu melakukannya. “Hingga perlu edukasi kepada masyarakat terkait penanganan inflasi.”
Kapolres juga sepakat kegiatan itu merupakan hal yang penting untuk penanganan inflasi sesuai dengan penekanan Presiden dan meminta kepada TPID untuk memberikan data tiap hari dan pihak kepolisian memiliki kewajiban mengawasi dan melakukan inspeksi mendadak ke pasar. “Terimakasih kepada TPID yang kinerjanya cukup baik, termasuk Satgas Pangan.”
Kajari Jurist Precisely Sitepu menambahkan pada Hari Raya Idul Adha beberapa waktu ke depan perlu ada antisipasi untuk mencegah kenaikan harga. “Tentunya perlu ada analisa potensi penimbunan sembako menjelang hari besar itu.”
“Negara harus hadir di tengah masyarakat, hingga visi misi Wali Kota untuk Pematangsiantar sehat, sejahtera dan berkualitas dapat terwujud,” tegas Kajari.
Kegiatan berlanjut dengan pemaparan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Badan Pusat Statistik.
Sebelum menutup pertemuan, Wali Kota menilai pada Mei 2023 tekanan inflasi akan mengalami resiko kenaikan. “Karena itu, perlu melakukan kordinasi antara sejumlah instansi dan perlu ada langkah konkrit untuk menekan resiko kenaikan inflasi.”
Wali Kota juga menekankan perlu melakukan sejumlah hal termasuk memfasilitasi pelaksanaan pasar murah untuk komoditas pangan dan melakukan monitoring secara berkelanjutan guna mengantisipasi kelangkaan bahan pokok.
“Edukasi untuk melakukan belanja bijak, Diskominfo perlu melakukannya, bagaimana mengantisipasi dan memberikan edukasi tentang belanja bijak,” imbuh Wali Kota.
Pematangsiantar telah memulai melakukan program Mall Pelayanan Siantar (Mapes), lanjut Wali Kota dan menyebutkan pihaknya sedang membahas Mapes itu dengan OPD terkait. “Mudah-mudahan dapat segera terlaksana, hingga pelayanan dapat lebih baik di Pematangsiantar.”
Tampak hadir Kepala BPS Zulfan, Kepala Bulog, para asisten dan sejumlah pimpinan OPD Pemko dan para pimpinan perusahaan daerah.(a28).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
