PALAS (Waspada): Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Padanglawas (Palas) dengan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur, di Gedung DPRD Palas, Senin (12/9).
Ratusan massa tersebut berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Seperti, HIMMAH, PMII, HMI, KAMMI dan DEMA STAIBR Sibuhuan serta IMM Palas-Paluta.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM dan mendesak pemerintah membatalkan kebijakan tersebut yang dinilai sangat mencekik masyarakat.
“Kami meminta pemerintah membatalkan dan segera menurunkan harga BBM atau jika tidak kami minta Jokowi mundur,” ucap Muhammad Isron, salah seorang pengunjuk rasa.
Massa mengungkapkan, kenaikan BBM subsidi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan bahan pokok. Begitu juga akan berpotensi meningkatkan pengangguran dan inflasi, sehingga masyarakat akan semakin tercekik dan terpuruk serta menderita.
Ketua PMII Palas, Rahmad Ibrahim Hasibuan, dalam orasinya juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas). Kemudian, mendesak pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional, mengendalikan harga bahan pokok dan tarif harga listrik.
Mereka juga mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap aktivis yang sedang melaksanakan aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah.
Wakil Ketua II DPRD Palas, Sahrun Hasibuan, didampingi anggota DPRD lainnya menanggapi tuntutan mahasiswa. Menyatakan DPRD Palas sepakat untuk menolak kenaikan harga BBM dan setuju menyurati pemerintah terhadap penolakan itu.
“Sesuai aspirasi mahasiswa kita setuju untuk menyurati pemerintah untuk menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM,” ungkap Sahrun Hasibuan.
Pantauan Waspada, usai tanggapan pimpinan DPRD Palas itu dilanjutkan dialog di ruangan paripurna DPRD Palas antara mahasiswa dan anggota DPRD Palas. (CMS)
Foto utama: Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Palas menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di halaman kantor DPRD Palas, Senin (12/9) (Waspada/Muhammad Satio)
