TOBA (Waspada) : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toba gelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi dilaksanakan di WITA Cafe Lumban Silintong, Kamis (10/11).
Hadir sebagai pemateri dari Akademisi, Dr.Dimpos Manalu dan Kadis Kominfo Toba, Sesmon TB Butarbutar.
Dr.Dimpos Manalu dalam paparannya menyampaikan materi secara interaktif.
Pemilu serentak bertujuan agar rencana pembangunan dapat bersinergi mulai dari daerah hingga ke pusat.
Dimpos sebelumnya mempertanyakan apakah benarkah Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat? dan dijawab benar oleh peserta sosialisasi dengan berbagai argumen.
“1% orang kaya menguasai 50% aset nasional. Ini merupakan hasil survey yang dilakukan lembaga terpercaya. Kepentingan orang 1% ini hanya bisa dikontrol, hanya bisa kita lemahkan dengan hak demokratis. Pemilu hanya akan berarti menjadi kedaulatan rakyat kalau kita menggunakan hak pilih kita dengan benar,” ujar Dimpos.
Pemilu serentak 2024 merupakan Pemilu terbesar yang pernah terjadi. Begitu mahalnya Pemilu dan demokrasi ini hingga pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76,6 triliun hanya untuk sekali Pemilu.
Dimpos juga menghimbau agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar, tepat sasaran tanpa adanya intervensi, bersih dari politik uang, politik identitas dan hoaks yang dapat merusak demokrasi Indonesia.
“Maka Pemilu menjadi pertempuran terakhir rakyat, kalau itu pun harus kita gadaikan, maka selesailah kita. Karena itu, saya ingatkan kembali bahwa yang paling berkepentingan dalam Pemilu ini adalah rakyat kecil, maka gunakanlah hak pilihmu sebaik mungkin. Tidak ada jalan yang serba cepat, tidak ada jalan yang terlalu pintas, pelan-pelan tapi pasti kita menjadi agen perubahan,” himbau Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dan Magister Adminitrasi Publik, Universitas
HKBP Nommensen, Medan ini.
Dr.Dimpos Manalu yang juga aktivis angkatan 98 ini memaparkan bagaimana para elit politik memainkan peranan dan pengaruh besar dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dimana para elit yang masuk kategori 1% tersebut berharap mampu menguasai proses demokrasi demi kepentingan pribadi, salah satunya dengan cara politik uang.
“Maunya elit, rakyat bisa dibeli dengan menggunakan politik uang. Jika hari ini kita berani menolak politik uang, maka hari ini kita sudah menjadi pahlawan demokrasi. Salah satu cara untuk mematahkan politik uang yang pertama adalah dengan memastikan diri kita masing-masing tidak menjadi bagian dari perusak demokrasi, lalu keluarga dan lingkungan sekitar,” imbuh Dimpos.
Pemateri kedua, Kadis Kominfo Toba, Sesmon TB Butarbutar membawakan materi Partisipasi Pemilu dan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam paparannya Sesmon menerangkan bahwa salah satu bentuk keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan media elektronik Kominfo berupa radio Pemkab, dan videotron.
“Kebijakan Strategis Mewujudkan
Keterbukaan dalam Pilkada antara lain;
Penyediaan payung hukum pemanfaatan sistem informasi pilkada, Pengembangan sistem informasi pilkada, Integrasi sistem informasi pilkada untuk memudahkan pengelolaan oleh penyelenggara dan memudahkan akses bagi publik,
Internalisasi pemanfaatan sistem informasi ke semua satuan kerja serta Pemanfaatan beragam saluran komunikasi untuk penyebaran informasi dan membangun dialog dengan publik,” pungkas Sesmon.
Turut hadir dalam sosialisasi ini, Komisioner Bawaslu Kabupaten Toba Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Humas (HP2H), Thomson Manurung, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Frans Hutapea, dan peserta perwakilan dari berbagai organisasi seperti GMKI, Pospera, Botoma, Jurnalis dan instansi pemerintah. (rg)
