MADINA (Waspada) : Kementerian PUPR melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diduga pekerjaan bangunan ini dikerjakan secara asal-asalan sehingga mengakibatkan bangunan pisew ini cepat rusak
Hal ini pun terlihat saat pantauan Waspada.id, di lapangan pada Senin, (07/02), terlihat jalan rabat beton sudah tertimbun tanah longsor dan bangunan lantai terlihat sudah banyak yang retak tanpa ada perbaikan serta bangunan tersebut tidak memiliki pondasi

Diketahui Program Pisew dengan nomor kontrak HK.03.01-Cb 2/PKP-1-SU/BKD Panyabungan Timur/ Pisew/2021 sesuai plank merek yang terpajang bernilai Rp600 juta dengan rincian pekerjaan rabat beton 393.50 Meter, TPT 23 Meter, Drainase 60 Meter, Plat Decker 1 unit
Terlihat bangunan ini tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah, serta tidak memuaskan masyarakat sekitar dengan banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan
Program PISEW yang dikerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) SEPAKAT diduga dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan harapan yang tertuang dalam program pemerintah pusat sesuai surat edarannya yang mengharapkan bangunan yang diperuntukkan harus dapat meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat

Diduga kuat anggaran dana PISEW ini di mark up oleh pihak-pihak tertentu, karena dengan dana sebesar Rp600 juta, sangat disayangkan pekerjaannya asal asalan dan tidak dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat
Program PISEW ini dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sesuai arahan Presiden RI bertujuan untuk menopang perekonomian masyarakat daerah yang tertinggal dan ekonomi lemah
Namun berbanding terbalik dengan hasil yang ditemui di lapangan, diperkirakan bangunan itu tidak dapat digunakan dan bahkan tidak layak berfungsi sama sekali
Untuk itu diharapkan agar pihak penegak hukum segera memeriksa dan menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan dana PISEW yang tidak sesuai anggaran dan fungsinya

Sementara itu Ketua BKAD SEPAKAT yang diketahui bernama Majid saat dihubungi waspada.id, belum memberikan keterangan terkait pekerjaan tersebut, hingga berita ini ditayangkan, Ketua BKAD Sepakat belum memberi jawaban ataupun klarifikasi. (Cah)
Memang seperti itu lah kenyataan nya. Periksa aja langsung PPK nya