Arist Merdeka : Libatkan Anak Dalam Pertikaian Orang Dewasa Merupakan Tindak Pidana Kekerasan

Arist Merdeka: Libatkan Anak Dalam Pertikaian Orang Dewasa Merupakan Tindak Pidana Kekerasan

  • Bagikan
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait. Libatkan Anak Dalam Pertikaian Orang Dewasa Merupakan Tindak Pidana Kekerasan. Waspada/Ist
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait. Libatkan Anak Dalam Pertikaian Orang Dewasa Merupakan Tindak Pidana Kekerasan. Waspada/Ist

TOBA (Waspada) : Kasus dugaan pemukulan terhadap anak yang dituduhkan dilakukan oleh Humas TPL Bahara Sibuea kepada anak, MTA, 4, pada 16 September 2019 lalu kini kembali menyita perhatian publik.

Pasca pengakuan orangtua MTA, Marudut Ambarita,42, baru-baru ini yang menyatakan bahwa tuduhan itu merupakan rekayasa dan bohong, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arsit Merdeka Sirait pun angkat bicara. Ketika dikonfirmasi Waspada.id via seluler, Selasa (22/6), Arist Merdeka menyesalkan tindakan seluruh orang dewasa yang bertikai karena telah melibatkan anak dan itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Arist Merdeka mengakui, pada tahun 2019 lalu telah menerima laporan dari orangtua MTA dan komunitas masyarakat Sihaporas atas terjadinya peristiwa pemukulan terhadap anak yang dilakukan oleh Humas TPL, Bahara Sibuea dengan bukti dari hasil Puskesmas. Arist Merdeka mengaku tidak bisa toleransi dengan kekerasan itu dan meminta kepolisian mengusut kasus itu dulu.

“Dan statemen saya waktu itu, bahwa itu harus diproses di Polisi. Ternyata sampai di tahun 2021 ini proses itu tidak jalan, menurut saya itu merupakan kegagalan untuk melihat konflik yang terjadi sebelum sekarang,” ujar Arist Merdeka.

Lebih lanjut dikatakannya, jika terbukti secara hukum ada yang memberikan keterangan palsu baik itu orangtua, masyarakat maupun orang yang berkonflik lainnya, bisa dipidana hingga 5 tahun.

Peristiwa Sihaporas berdarah, berdasarkan keterangan Marudut Ambarita tak terlepas dari peranan pihak ketiga yakni salah satu lembaga pendamping berperan dalam kasus rekayasa ini. Arist Merdeka pun turut berkomentar.

“Terlebih orang ketiga yang meminta orangtua korban memberikan keterangan bohong demi kepentingan mereka, kepolisian seharusnya harus bisa mengungkap itu, dia harus fair dan kita dari Komnas PA juga berlaku fair. Apapun yang menjadi konflik orang dewasa silahkan diselesaikan, ada TPL di situ, ada anggota masyarakat, ada pengakuan bohong, ada informasi bohong tapi berdampak pada anak, itu yang menjadi concern saya,” ujarnya.

“Siapapun tidak boleh memanfaatkan anak apalagi orangtua, masyarakat, komunitas bahkan untuk mendesak laporan ke Puskesmas bahwa yang mengatakan anak itu sebagai korban kekerasan adalah komunitas mereka sendiri kan? Itu harus bertanggungjawab secara hukum, orangtuanya, komunitas yang menyuruh bahwa kekerasan itu ternyata tidak kekerasan dan memberikan informasi bohong kepada Komnas PA. Itu sikap tegas kita,” tegas Arist Merdeka.

Terkait dugaan keterlibatan lembaga pendamping dalam kasus laporan bohong ini, jika terbukti secara hukum, Arist dengan tegas mengatakan bahwa tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Kalau ada pemanfaatan secara bukti yang sah, tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh anak dilibatkan dalam konflik-konflik apapun. Dalam undang-undang perlindungan anak jelas-jelas bahwa anak dalam konflik kepentingan kelompok tertentu tidak boleh dilibatkan, karena itu tidak tertalitemali terhadap hak-haknya. Siapapun itu, lembaga apapun itu, kalau memanfaatkan anak dalam kepentingan politik, kepentingan kelompok-kelompok tertentu, itu harus dilarang dan itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak,” papar Arist.

Arist Merdeka juga meminta kepada seluruh komunitas masyarakat Sihaporas agar tidak melakukan tindakan Bully terhadap anak (MTA-red).

“Komnas PA mengimbau anggota masyarakat yang satu komunitas jangan melakukan bully terhadap anak karena itu merupakan tindakan kekerasan dan bisa dipidana. Jadi Komnas PA bersikap tegas termasuk kepada masyarakat komunitas mereka,” pungkas Arist Merdeka Sirait. (a36)

Baca juga:

Kasus Pemukulan Anak Oleh Humas TPL, Orangtua Korban Mengaku Itu Bohong

  • Bagikan