Waspada
Waspada » Anita Lubis Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah
Sumut

Anita Lubis Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah

 

DELISERDANG (Waspada): Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hj. Anita Lubis melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) nomor 8 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana daerah.

Sosialisasi tersebut diberikan kepada kader PD perwakilan se-Deliserdang atau konstituennya di Wisma Yapentra, Jalan Medan-Lubuk Pakam, Desa Wonosari, Pasar 7 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Minggu (11/4).

Anita berharap, dengan adanya sosialisasi ini dampak berupa korban jiwa dan material dapat diminimalisir bila terjadi bencana di daerah mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan lainnya.

“Dengan adanya Perda ini dan telah tersosialisasikan ke masyarakat pada saat masyarakat tertimpah bencana masyarakat aktif melaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi supaya terjadi koordinasi secara baik antara Provinsi dengan Kabupaten sinergi.”

“Sehingga maksimal hasilnya ke masyarakat dan dapat mengurangi dampak bencana baik korban jiwa maupun material,” kata Anita kepada wartawan usai melakukan sosialisasi.

Menurut istri mantan Bupati Deliserdang, Almarhum H Amri Tambunan ini, semua masyarakat tidak menginginkan adanya bencana namun harus siaga menghadapi bencana.

“Deliserdang inikan rawan bencana, longsor, banjir bandang, angin puting beliung. Oleh karena itu kita melakukan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat tau bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan bencana daerah,” sebutnya.

Anita yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Deliserdang itu menegaskan, bahwa Provinsi Sumut memiliki kondisi geografis, geologis hidrolis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana.

Karena bencana alam dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, maka perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat.

“Dalam Perda ini dijelaskan apa-apa saja kewajiban pemerintah. Dan juga tidak kalah penting setelah ada sosialisasi ini nanti masyarakat tau kalau mereka tertimpa bencana alam, mereka tidak sendiri,” tutup Anita. (a16/a01).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2