P.SIDIMPUAN (Waspada): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara H. Faisal Amri MAg turun ke Kota Padangsidimpuan untuk bersilaturahmi sekaligus menjemput aspirasi masyarakat, Kamis (9/11).
Faisal Amri yang merupakan anggota DPD RI yang dilantik pada Agustus 2022 sebagai pengganti dari almarhum Pdt. Dr. Williem TP Simarmata datang ke Padangsidimpuan bersama tokoh masyarakat Sumut, Mursal Harahap dan stafnya.
Dalam pertemuan yang digelar di Kembar Cafe, Padangsidimpuan hadir Ketua DPC PPP Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar, Sekretaris DPC PPP Padangsidimpuan Kadir Pandapotan Siregar, Anggota DPRD Padangsidimpuan dari PPP Imran Syah Ritonga dan Eliyati, GPK AMK, GMPI, WPP dan tokoh masyarakat.
Anggota DPD RI, Faisal Amri MAg mengatakan untuk bersilaturahmi sekaligus berbincang- bincang dengan masyarakat, terutama dengan tokoh dan kader PPP Padangsidimpuan. “Ini hanya sebatas silaturrahmi dalam merajut kebersamaan, termasuk untuk menurut aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian dan dibahas di Komite IV DPD RI, ucapnya terkait dengan maraknya pinjaman Mekar dari PT PNM Mekar yang berpotensi menjerat masyarakat terlilit hutang. “Contoh, pinjam Rp2 juta dengan cicilan Rp50 per minggu selama 50 minggu sehingga total yang dibayar mencapai Rp2,5 juta,” tuturnya.
jika dikalkulasi, lanjut senator dari Sumut tersebut, bunga yang harus dibayar mencapai 25℅ dari total pinjaman. “Ini sangat memberatkan. Komite IV DPD RI sudah setujui mengusulkan kepada pemerintah agar bunganya 0℅ mengingat PT PNM Umi Mekar merupakan milik negara,” tuturnya.
Faisal mengungkapkan, kredit Mekar tersebut pada awalnya diperuntukkan bagi UMKM dengan sistem pinjaman berkelompok dan tanggang rente, namun faktanya tidak seperti itu. “PT PNM Umi Mekar yang nota bene perusahaan plat merah idealnya menjadi solusi, bukan memberatkan masyarakat,” jelas Senator tersebut.
Ketua DPC PPP Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan, Tabagsel kurang mendapat perhatian dibanding daerah lainnya sehingga masyarakat merasa pilih kasih dalam menjalankan pembangunan.
Sebagai contoh, ungkapnya, pemerintah telah menganggarkan Rp2,7 triliun untuk perbaikan jalan provinsi lebih dari 20 di wilayah di wilayah Tabagsel. “Tapi nyatanya, setelah proyek berjalan, tidak sampai 15 persen yang terlaksana sehingga masyarakat kecewa,” ungkapnya.(a39)
