PANGKALANSUSU (Waspada): Aksi demo yang sudah tiga kali dilancarkan warga ‘kota minyak’ yang tergabung dalam Anak Muda Pangkalansusu (AMPAS) menuntut perbaikan infrastruktur jalan, akhirnya membuah hasil.
Tuntutan AMPAS direpon Plt Bupati Langkat Syah Afandin dengan mengalokasi anggaran P-APBD Langkat mencapai miliran rupiah untuk membangun sejumlah infrastruktur jalan kabupaten yang rusak parah.
Ketua AMPAS Raya Samosir kepada Waspada, Rabu (30/11), menyampaikan terimakasih dan sekaligus apresiasinya atas respon Plt Bupati Langkat Syah Afandin terhadap aspirasi warga Pangkalansusu yang sudah sejak lama merindukan pembangunan jalan yang mulus.
Namun, pada saat itu, ia mengungkapkan rasa kekecewaanya terhadap kualitas pengerjaan proyek. Salah satu proyek pengaspalan yang berlokasi di Jalan Cut Nyakdin, yang baru saja beberapa hari selesai dikerjakan, tapi sudah retak.
Ia menduga, kurangnya maksimalnya proses pemadatan ditambah lapisan aspal yang hanya berkisar 2 inci, salah satu penyebab aspak cepat retak. “Selama puluhan tahun kami merindukan pembangunan jalan, tapi hasilnya seperti ini,” ujar Samosir kecewa.
Padahal, pembangunan jalan sepanjang 100 meter lebih dari Simpang Jalan Pelabuhan menuju tugu Pertamina EP ini menelan anggaran tidak kecil. “Sesuai penelusuran di website LPSE Kab. Langkat, anggatan proyek ini mencapai Rp600 juta lebih,” ujarnya.
Proyek pengaspalan juga dilakukan Jl Masjid- Jl Tambang Minyak dengan anggaran Rp1,4 miliar. Panjang ruas jalan ini, lanjutnya, lebih kurang 1,1 Km, tapi yang dikerjakan berkisar 500 meter dan itu pun proses pengaspalannya terputus-putus, tidak terkoneksi semua.
Samosir mengatakan, proyek pengaspalan juga dilakukan Pemkab Langkat di Jalan Cokro dan Jalan Ronggowarsito. Sementara, khusus di Jalan Karya saat ini masih dalam proses pemadatan, belum dilakukan pengaspalan.
Kemudian, satu hal yang juga menambahkan kekecewaan Ketua AMPAS, semua kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengaspalan di tidak satu pun yang memasang plank proyek. padahal, sesuai aturan, hal ini diharuskan agar masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol.
“Harusnya, untuk transparansi, plank proyek dipasang agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas berapa sih sebenarnya besaran anggaran, berapa volume proyek, dan berapa lama tenggat waktu masa pengerjaan,” ujar Samosir dengan nada kecewa. (a10)
