3 Fraksi DPRD Tebingtinggi Desak Wakil Ketua Tanda Tangani SK Penetapan AKD - Waspada

3 Fraksi DPRD Tebingtinggi Desak Wakil Ketua Tanda Tangani SK Penetapan AKD

  • Bagikan
Kaharuddin Nasution mewakili 3 Fraksi yang mendesak Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi untuk tanda tangani SK Penetapan AKD. Waspada/Ist
Kaharuddin Nasution mewakili 3 Fraksi yang mendesak Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi untuk tanda tangani SK Penetapan AKD. Waspada/Ist

TEBINGTINGGI (Waspada) :  3 Fraksi DPRD Tebingtinggi yakni, Fraksi Nurani Kebangsaan yang diwakili oleh Kaharddin Nasution, dan Muliadi, Fraksi Golkar, yang diwakili, Ibrahim Nasution, dan Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Hazly Azhari, desak Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, tanda tangani SK, yang sudah dianggap Sah, dan tidak menyalahi aturan, Kamis(2/1).

Kaharuddin Nasution atau yang biasa disapa, Gaban, saat dimintai tanggapan tentang AKD DPRD Tebingtinggi, menjelaskan, terkait persoalan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Tebing Tinggi, kami telah melaksanakan rapat koordinasi, dan menurut mereka, AKD sudah sesuai aturan, hanya saja, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, tidak berkenan menerbitkan SK penetapan AKD, dengan alasan cacat administrasi.

Sehubungan dengan Ketua DPRD, tidak berkenan menanda tangani SK penetapan AKD, maka kedua Wakil Ketua DPRD, dapat menerbitkan SK penetapan AKD tersebut sesuai hasil konsultasi Pimpinan DPRD beberapa waktu lalu Kemendagri, ujarnya.

Sambungnya, timbul pertanyaan, apabila mereka menganggap Rapat Paripurna AKD sudah bernar, mengapa Kedua Wakil Ketua DPRD, ragu untuk menerbitkan SK penetapan AKD dan menanda tanganinya.

Adanya saran dari Kemendagri tentang lebih baik, Rapat Paripurna AKD DPRD Tebingtinggi, diulang, agar memenuhi syarat administrasi, dan dapat disesuaikan dengan perwa nomor 15 tahun 2010 tentang tata naskah Dinas.

Hanya saja, Kedua Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, HM Azwar, dan Iman Irdian Saragih, serta anggota DPRD yang mengikuti Rapat Paripurna Penetapan AKD, pada hari senin (2/12) , hal inilah yang menjadi polemik saat ini, jelas Gaban.

Mengapa mereka tidak mau ada “Kocok Ulang”, terkait penetapan AKD, padahal sudah jelas  kubu mereka lebih kuat dengan didukung oleh 2 Wakil Ketua DPRD, dan 13 Anggota DPRD Tebingtinggi, jadi total ada 15 orang didalamnya, sedangkan kami pihak yang ingin penetapan AKD hanya 10 orang, yang didalamnya berada Ketua DPRD.

Tujuan diulangnya Penetapan AKD, ialah untuk kepentingan masyarakat, agar DPRD dapat bekerja dengan baik, serta dapat berkoordinasi, bukan seperti sekarang ini, DPRD yang saling cek cok.

Selanjutnya, tidak hanya itu, surat menyurat di DPRD Tebingtinggi juga bermasalah, seperti surat usulan fraksi ke sekertariat, yang dianggap sesuka hati, ada Fraksi yang mengirim surat melalui Whatsapp, tulis tangan, dan nomor serta tanggal yang tidak jelas.

Ketika saran Kemendagri, tidak dilaksanakan, maka DPRD yang berkaitan dengan AKD tidak dapat menggunakan APBD sebagai penunjang kinerja, dan ketika paripurna AKD tersebut mengambil cara musyawarah untuk mufakat, tanpa mengindahkan aturan yang ada maka dengan sendirinya Paripurna penetapan AKD akan gugur, apabila tidak percaya silahkan tanda tangani SK penetapan AKD tersebut, tegasnya.

Diakhir, Kaharuddin Nasution, Muliadi, Ibrahim Nasution dan Hazly Azhari, menuturkan bahwa DPRD adalah anak buah Kemendagri sesuai SK, dan sekarang persoalan 10 dan 15, ini demi kepentingan masyarakat, dan kami dari 3 Fraksi, tetap enjoy apapun keputusannya, jika sudah di kocok ulang nanti, maupun sama hasilnya, maupun berbeda hasilnya.(Ckb)

 

  • Bagikan