200 Ha Lahan Milik Pemkab Simalungun Diduga Jadi Ajang Korupsi

200 Ha Lahan Milik Pemkab Simalungun Diduga Jadi Ajang Korupsi

  • Bagikan
Lahan 200 hektare aset milik Pemkab Simalungun di Tapian Dolok yang diduga jadi ajang korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Waspada/Hasuna Damanik
Lahan 200 hektare aset milik Pemkab Simalungun di Tapian Dolok yang diduga jadi ajang korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Waspada/Hasuna Damanik

SIMALUNGUN (Waspada): Seluas 200 hektar lahan aset Pemkab Simalungun di Nagori (desa) Purba Sari, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, diduga menjadi ajang korupsi bagi oknum-oknum pejabat tertentu. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi PAD dari lahan dimaksud tidak ada atau nol persen.

Menyikapi ini, dua fraksi DPRD Simalungun, melalui Ketua Fraksi NasDem Bernhard Damanik dan Ketua Fraksi Persatuan Amanat Pembangunan, H. Adianto Pasaribu, saat dihubungi Waspada.id secara terpisah, Kamis (18/3), senada mendesak supaya penggarapan lahan seluas 200 hektar milik Pemkab Simalungun itu ditertibkan tanpa terkecuali.

“Dalam rapat paripurna DPRD Simalungun, kami sudah rekomendasikan agar lahan eks PT. Goodyear seluas 200 hektar itu segera ditertibkan. Masalahnya, sudah dua tahun lebih tidak ada kontribusi PAD dari lahan tersebut,” ujar Bernhard Damanik.

Bahkan politisi dari Partai NasDem ini mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang ‘bermain’ menerima sewa lahan dari penggarap (petani/kelompok tani), namun tidak menyetorkannya ke kas daerah. Informasi yang diperoleh, lanjut Bernhard, lahan itu disewakan kepada penggarap dengan nilai antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per hektar.

“Bagi kami, jika terbukti oknum-oknum pejabat itu harus diusut tuntas dan diproses sesuai dengan hukum berlaku. Kemana sewa lahan selama beberapa tahun ini, kenapa kontribusinya nol persen,” kata Bernhard.

Hal senada juga dikemukakan Adianto Pasaribu. Menurut politisi PPP ini, lahan 200 hektar di Tapian Dolok yang berada persis di sisi kiri dan kanan jalan P.Siantar – Medan itu tidak pernah kosong. Artinya, selama ini lahan tersebut seluruhnya ditanami ubi dan jagung oleh penggarap atau kelompok tani.

Dia juga mendapat informasi bahwasanya para penggarap yang menanam ubi atau jagung di lahan dimaksud harus membayar sewa antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per hektar/ ahun. Hanya saja, para penggarap itu tidak mau terus terang kepada siapa mereka membayar sewanya.

“Prinsipnya, kami mendesak Pemkab Simalungun supaya menertibkan lahan dimaksud. Sedangkan bagi siapa oknum-oknum pejabat atau siapa saja pun orangnya yang menarik sewa dari penggarap, tetapi tidak menyetorkannya ke kas Pemkab, maka kita minta segera diusut untuk diproses secara hukum yang berlaku. Jangan aset Pemkab dijadikan ajang korupsi,” tegas Adianto.

Pengamatan di lapangan, Kamis (18/3), lahan 200 hektare di kiri-kanan jalan P.Siantar menuju ke Medan itu sudah hampir seluruhnya ditanami ubi dan jagung. Hanya beberapa hektar terlihat yang belum ditanam, itu pun sudah ditraktor siap untuk ditanam.

Sedangkan para petani penggarap yang melakukan penanaman kebanyakan masyarakat sekitar dan kelompok tani. Ketika ditanyakan tentang sewa menyewa lahan, petani tidak mau menyebutkan kepada siapa mereka membayar sewa. Alasannya takut ketahuan, sehingga tidak diizinkan lagi menanam ubi atau jagung di lahan tersebut.

“Tidak usahlah pak, nanti kami tidak diberi berladang lagi. Biarlah kami bayar, yang penting kami tetap bisa menanam ubi dan jagung,” ujar petani.

Sementara, Sakban Saragih, Camat Tapian Dolok, yang dihubungi via selular, mengakui bahwa akhir-akhir ini masalah aset Pemkab Simalungun yang berada di wilayahnya sering ditanyakan wartawan bahkan aparat penegak hukum.

Sakban menjelaskan, sebenarnya dulu sempat ada kerjasama pemanfaatan bersama masyarakat kelompok tani, bahkan sebelum dirinya menjabat Camat Tapian Dolok, kerjasama itu sudah ada. Kemudian kerjasama tersebut setiap tahun diperpanjang tahun 2018 ke 2019 berakhirlah pada Oktober 2019.

“Waktu itu ada dua kelompok tani, ternyata ada tunggakan sekitar 200 jutaan rupiah, sehingga jadi temuan BPK. Oleh ketua kelompok tidak dibayarkan hingga sekarang, sehingga kepada kelompok tani tidak diberikan lagi perpanjangan kerjasama, sampai sekarang,” beber Sakban.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya tidak berwenang apa pun dalam kegiatan di lahan aset Pemkab tersebut. Karena kontrak perpanjangan kerjasama tidak diberikan Pemkab, maka akhirnya masyarakat itu mengelola begitu-begitu saja.

” Terkait informasi dugaan adanya oknum pejabat yang mengontrakan atau menyewakan, itu tidak bisa saya jawab. Karena memang saya sebagai camat tidak pernah mencampuri itu. Jadi memang sejak tahun 2019 kerjasama tidak diperpanjang lagi,” tandas Sakban.(a27/C)

 

  • Bagikan