Waspada
Waspada » 11.000 Pemilih Terancam Tak Dapat Gunakan Haknya di Pilkada Labura
Sumut

11.000 Pemilih Terancam Tak Dapat Gunakan Haknya di Pilkada Labura

Komisoner KPUD Labura James Ambarita    

AEKKANOPAN WASPADA : 11.147 pemilih yang sudah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada 9 Desember 2020 terancam tidak dapat menggunakan hak nya dikarenakan belum memiliki e-KTP.

Hal tersebut disampaikan komisioner KPUD Labura James Ambarita divisi bidang data kepada waspada Senin (23/11) melalui telfhon selular.

“DPT Labura sudah ditetapkan sebanyak 235.779 pemilih, dari jumlah tersebut ada sekitar 11.147 pemilih yang belum memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat wajib untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS nanti.”

“Untuk itu kita terus melakukan himbauan kepada warga masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar segera melakukan perekaman, lain itu pihak KPUD Labura juga melalui petugas PPS desa dan kelurahan melakukan jemput bola dengan mengirim surat himbauan kepada warga yang sudah terdaftar di DPT agar segera melakukan perekaman data di Disdukcapil Labura,” jelasnya.

James Ambarita juga menjelaskan bahwa dari 11.147 pemilih yang belum memiliki e-KTP, saat ini baru ada sekitar 1027 pemilih yang telah dilaporkan telah melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

“Belum dapat kita rilis secara real data saat ini, sebab pendataan terus dilakukan, saat ini baru ada tiga kecamatan yang menyampaikan kepada kita yaitu Kecamatan Aek Kuo, Aek Natas dan Kualuh Leidong, dari tiga kecamatan tersebut kita mendapat laporan sudah ada sekitar 1027 pemilih yang sebelumnya belum memiliki e-KTP telah melakukan perekaman.”

Terkait pemilih pemula yang berumur 17 tahun disaat pemilihan berlangsung, pihak KPUD Labura telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Labura dengan menerbitkan surat keterangan.

“KPUD Labura telah berkoordinasi dengan dinas Dukcapil Labura terkait pemilih pemula yang pada hari pemungutan suara berumur 17 tahun dapat melakukan perekaman data namun hanya diberikan surat keterangan dari dinas Dukcapil untuk dapat menggunakan hak pilihnya.” jelas Ambarita.

Wajibnya pemilih memiliki e-KTP ini diatur dalam Peraturan KPU no 8 tahun 2018 pada pasal 7, dimana dalam pasal tersebut antara lain disebutkan Dalam hal memberikan suaranya di TPS, pemilih harus membawa formulir C6 KWK dan wajib menunjukkan e-KTP atau surat keterangan kepada KPPS, hal tersebut disampaikan ketua KPUD Labura Heriamsyah Simanjuntak kepada waspada Senin (23/11).

“Kewajiban pemilih memiliki e-KTP sudah diatur dengan regulasi pada peraturan KPU, jadi hal tersebut wajib dijalankan, hal ini dilaksanakan agar menghindari adanya pemilih yang bukan warga Labura menggunakan hak pilihnya di Labura, untuk itu kita terus menghimbau kepada warga masyarakat yang telah terdaftar di DPT namun belum memiliki e-KTP agar segera melakukan perekaman,” ucapnya.(cim)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2