Soal Desakan Panggil Sekwan DPRD Medan; Kejatisu: Masih Harus Kordinasi Dengan Pimpinan

MEDAN (Waspada): LSM Penjara Indonesia Kota Medan meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga turut memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Abdul Azis, terkait dugaan jaksa langgar kode etik.

Soal Desakan Panggil Sekwan DPRD Medan; Kejatisu: Masih Harus Kordinasi Dengan Pimpinan
Kabid Investigasi LSM Penjara Indonesia Kota Medan, Rahmatsyah

Kabid Investigasi LSM Penjara Indonesia Kota Medan Rahmatsyah mengatakan, Sekwan perlu dipanggil karena masih ada dugaan keterkaitan dengan jaksa yang ia laporkan. 

Dalam hal ini, kata Rahmatsyah, keterangan Sekwan perlu didengarkan pihak Kejatisu, terkait batalnya jaksa berinisial JOS menghadirkannya sebagai saksi dalam kasus tindak pidana penipuan dengan terdakwa Rusli Darma Ginting. Diketahui, terdakwa dalam kasus tersebut sudah  diputus bersalah pada 2018 silam.

Menanggapi hal itu, Satgas pada Asisten Pengawasan Kejatisu, Pohan Siahaan menyebutkan, pihaknya saat ini memang masih menindaklanjuti laporan pengawasan atas aduan LSM Penjara tersebut.

Saat disinggung, tentang akan dipanggilnya Sekwan DPRD Kota Medan Abdul Azis, ia menegaskan aduan yang dilayangkan LSM Penjara masih sebatas laporan pengawasan soal prilaku jaksa.

"Kita hanya laporan pengawasan saja, terkait jaksa, tidak sampai ke ranah situ," katanya saat dikonfirmasi Waspada, Selasa (15/10).

Namun, saat didesak kembali, bahwa berdasarkan keterangan dari LSM Penjara yang menyebutkan Aswas Kejatisu juga akan memanggil Sekwan DPRD Kota Medan guna mengkonfrontir keterangan pelapor maupun jaksa, Pohan enggan mengomentarinya lebih jauh. "Kalau untuk soal pemanggilan itu, saya harus kordinasi dulu dengan pimpinan," ucapnya.

Namun ia meyakinkan, aduan dari LSM Penjara tersebut pemeriksaannya masih berjalan. "Memang jaksanya juga sudah kita panggil dan mintai keterangan, dan laporan itu masih kami telaah.  Kalau untuk sanksi seperti apa kami juga tetap harus kordinasi dengan pimpinan," tutupnya.

Sebelumnya, Kabid Investigasi LSM Penjara Kota Medan Rahmatsyah juga mengatakan, memang sudah seharusnya, Sekwan DPRD Kota Medan, Abdul Azis,  ikut diperiksa, terkait laporan dugaan jaksa langgar kode etik tersebut.

"Harusnya begitu, saya sudah dipanggil. Jaksanya juga sudah dipanggil. Makanya dia juga haruslah dipanggil. Ini penting, agar tidak ada kecurigaan dan kasus ini terang benderang," ujarnya.

Sebab, kata Rahmatsyah, batalnya Sekwan DPRD Kota Medan menjadi saksi dalam kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Rusli Darma Ginting, patut dipertanyakan. LSM Penjara menduga kasus ini ada sejumlah kejanggalan, hingga akhirnya melaporkannya ke Kejatisu.

"Kenapa waktu itu dia tidak hadir jadi saksi, ada apa? Padahal, saat itu hakim sudah perintahkan jaksa untuk menghadirkannya. Makanya kita desak juga Kejatisu, agar juga memanggilnya. Kalau memang alasannya sesuai fakta hukum, bisa diterima. Tapi jika nanti alasan tidak sesuai, bisa diduga dia ada main mata dengan jaksanya," pungkasnya.

Dalam surat yang disampaikan LSM Penjara Indonesia Kota Medan ke Kejatisu tertanggal 7 Agustus 2019, mereka melaporkan jaksa JOS karena tidak melakukan pemanggilan kedua atau pemanggilan paksa terhadap saksi Abdul Azis selaku Sekretaris DPRD Kota Medan dan Andi Syukur Harahap selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Medan.

Kedua saksi tersebut seyogianya akan memberikan keterangan dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan Rusli Darma Ginting. Laporan yang dilayangkan LSM Penjara Kota Medan,  ke Kejatisu selain dugaan oknum jaksa yang melanggar kode etik, mereka juga meminta agar kasus terpidana Rusli Darma Ginting seharusnya masuk dalam ranah kasus korupsi bukan penipuan saja, karena Rusli Darma Ginting diduga merupakan makelar proyek di Sekretariat DPRD Kota Medan. (cra)