Sistem Zonasi Utamakan Siswa Kaya

MEDAN (Waspada): Sistem zonasi (jarak tempat tinggal) diberlakukan Dinas Pendidikan Sumut untuk masuk SMA Negeri, dinilai lebih mengutamakan siswa kaya. Meski pihak sekolah membantah, namun faktanya banyak siswa miskin yang jarak tempat tinggalnya dengan sekolah begitu dekat, tidak lulus jalur tersebut.

Sistem Zonasi Utamakan Siswa Kaya
Ilustrasi

Seperti dialami sejumlah calon siswa yang mendaftar di SMA Negeri 5 Jl. Pelajar, Medan. Mereka yang mendaftar masuk dengan menyertakan surat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lolos masuk SMAN 5. Alasan pihak sekolah, calon siswa mendaftar melalui zonasi umum, bukan zonasi untuk keluarga miskin. Padahal, calon siswa saat mendaftar ke sekolah untuk verifikasi sudah membawa serta surat miskin sebagai persyaratan.

"Mereka masuk melalui zonasi umum, sehingga kami tidak dapat memprosesnya melalui zonasi keluarga miskin," kata seorang pengajar di SMAN 5 yang mengaku panitia penerimaan, LJ Situmorang kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara pengakuannya, kuota untuk zonasi keluarga miskin di SMAN 5 sebanyak 85 orang dan yang mendaftar hanya 55, sehingga masih ada sisa untuk 30 orang lagi. Untuk melengkapi kursi zonasi siswa keluarga miskin itu, pihak sekolah mengambilnya dari zonasi umum. 

Tetapi pihak sekolah tetap tidak dapat memasukkan siswa yang salah isi formulir. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena menurutnya, persoalan lulus tidak lulus kewenangan Dinas Pendidikan Sumut.

"Kami juga baru paham kalau sistem zonasi terbagi lagi menjadi tiga, yaitu zonasi umum, zonasi untuk keluarga miskin dan untuk keluarga guru," katanya.

Menanggapi itu, pihak keluarga siswa yang tak lolos mengatakan, sosialisasi untuk masuk melalui sistem zonasi sangatlah terbatas. Mereka tidak mengetahui perbedaan formulir untuk zonasi umum dan zonasi keluarga miskin.

"Pendaftarannya melalui online, kami tidak tahu perbedaan formulir zonasi umum dan zonasi keluarga miskin. Saat verifikasi ke sekolah kami bawa saja formulir itu berikut surat miskin, tetapi pihak sekolah mengembalikan surat miskin karena ternyata kami mendaftar melalui zonasi umum," kata Lilis Sinaga, warga Jl. Pelajar, yang rumahnya berada di depan SMAN 5.

Seharusnya, kata dia, saat verifikasi itu pihak sekolah mengarahkan orang tua atau calon siswa untuk mengambil formulir zonasi keluarga miskin, bukan menerima formulir zonasi umum dan mengembalikan surat miskin yang dilampirkan. "Inilah yang kami kesalkan," sebutnya.

Siswa lainnya yang tidak masuk jalur zonasi umum di SMAN 5, Sikha Anugerah, warga Jl. Bromo Gg. Golkar. Persoalan dialaminya sama, yakni membawa formulir zonasi umum dengan melampirkan surat miskin. Ia tidak diterima, dikarenakan salah mendaftar, yang seharusnya melalui zonasi keluarga miskin.

Terkait itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abdyadi Siregar kepada Waspada, Senin (15/7) mengatakan, ketidakpahaman orangtua memang salah satu faktor penyebab siswa kalah. Ia menyebutkan, banyak orang tua kurang paham jalur mana yang dipilih. Namun semestinya, Dinas Pendidikan juga harus melakukan sosialisasi, sehingga tidak membingungkan orangtua siswa.

"Saya kira harus kita akui begitu banyak problema dalam PPDB tahun ini. Saya malah heran, karena untuk tingkat SMA pada 2018 sebetulnya sudah mulai lebih bagus, tapi tahun 2019 ini justru bermasalah lagi," ujarnya. 

Menurutnya di tingkat SMA yang banyak dilaporkan ke Ombudsman memang soal kerusakan server.

"Mestinya kalau belajar dari tahun 2017 dan 2018, gangguan server seharusnya tidak terjadi lagi pada 2019. Ini yang membuat publik bingung, karena itu kita minta tahun depan agar benar-benar dipersiapkan dengan matang," katanya.(m27)