Rapat Paripurna DPRD P. Sidimpuan Molor Lagi

P. SIDIMPUAN (Waspada): Rapat Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota P. Sidimpuan Tahun 2019, Rabu (24/7) molor sekira 2 jam akibat minimnya anggota DPRD P. Sidimpuan yang hadir. 

Rapat Paripurna DPRD P. Sidimpuan Molor Lagi
Banyak kursi Anggota DPRD P. Sidimpuan yang terlihat kosong saat Sidang Paripurna penyampaian KUA-PPAS PAPBD P. Sidimpuan digelar. Rabu, (24/7). Waspada/Mohot Lubis

Informasi dihimpun Waspada, molornya rapat paripurna di DPRD P. Sidimpuan dari jadwal yang sudah ditetapkan bukanlah yang pertama kali, namun merupakan yang kesekian kalinya. Seperti sidang Paripurna Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran atas LHP BPK terhadap APBD Kota P. Sidimpuan Tahun Anggaran 2018 pada 8 Juli 2019 molor dan sempat diskors hingga dua kali. Begitu juga dengan paripurna LKPJ sebelumnya.

Rapat paripurna penyampaian rancangan KUA-PPAS PAPBD 2018 tersebut baru dimulai sekira pukul 11.10 dari pukul 09.00 Wib yang telah dijadwalkan. Meski sudah molor sekira 2 jam, namun sesuai laporan sekretariat hanya 11 dari 30 anggota DPRD P. Sidimpuan yang tercatat hadir sehingga rapat paripurna tidak memenuhi qorum untuk dilanjutkan. 

Ketua DPRD P. Sidimpuan Aryani Tanbunan yang memimpin sidang paripurna bersama Wakil Walikota P. Sidimpuan Ir. Arwin Siregar terpaksa menskor sidang selama 1 jam agar anggota dewan yang hadir memenuhi qorum. Rapat paripurna kembali dilanjutkan sekira pukul 12.20 Wib dan anggota Dewan yang hadir sebanyak 17 orang. 

Walikota P. Sidimpuan Irsan Efendi Nasution diwakili Wakil Walikota Ir. Arwin Siregar mengatakan pendapatan daerah ditargetkan naik Rp.42.352.170.867 dari Rp.876.726.323.628 menjadi Rp.919.078.494.495. "Struktur perubahan anggaran yang kami ajukan menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah." katanya. 

Dijelaskan,  target kenaikan plafon anggaran tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp.2.343.948.007, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp175.046.000, bagi hasil pajak Provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp.14.906.776.860 dan pendapatan lainnya sebesar Rp.24.986.400.000..

Rp.40.708.441.601 dari Rp.42.352.170.867 anggaran yang ditargetkan bertambah tersebut dialokasikan untuk belanja langsung sehingga belanja langsung menjadi Rp.447.967.729.448 dari Rp.445.623.610.011 sebagaimana tertuang dalam APBD 2018. Sedangkan sisanya untuk belanja tidak langsung.

"Jika dibandingkan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, maka terjadi defisit Rp.3.987.848.703", ujar Arwin. (Cm/B).