Putusan MA Pertegas Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembentukkan PPPSRS

MEDAN (Waspada): Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai mempertegas Peraturan Menteri PUPR tentang pembentukkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). "Secara normatif tidak ada lagi yang dapat dipermasalahkan baik formiel maupun materiel dari Permen PPPSRS tersebut, sebagaimana dipermasahan oleh beberapa pihak selama ini," ujar Dr. M Ilham Hermawan, SH., MH. Dosen HTN Universitas Pancasila, Rabu (30/10).

Putusan MA Pertegas Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembentukkan PPPSRS

Katanya, dengan ditolaknya permohonan Pengujian Materil Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/Prt/M/2018 tentang PPPSRS oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 28 P/HUM/2019, memperkuat legalitas dan subtansi Permen PPPSRS.

Sementara Auliya Khasanofa, SH., MH, Pakar Hukum Tata Negara FH Universitas Muhammadiyah Tangerang juga menegaskan bahwa adanya pendapat bahwa Kementrian PUPR tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Permen PPPSRS, terbantahkan oleh Putusan Mahkamah Agung ini. Auliya Khasanofa, SH., MH, yang juga Sekjend Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) menjelaskan bawa dari segi kewenangan keberadaan Permen PPPSRS ini tidak bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dasar kewenangan tersebut menurut Auliya Khasanofa, SH., MH, ada pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

Bahkan menurut Auliya, Mahkamah Agung menilai  langkah Kementerian PUPR untuk menerbitkan Permen PPPSRS sangat tepat, langka ini sebagai upaya mengisi kekosongan hukum karena sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Presiden belum menetapkan suatu Peraturan Pemerintah.

Selain itu, dari segi subtansi Dr. M Ilham Hermawan, SH., MH. menekankan bahwa cara pengambilan keputusan pemilihan pengurus dan pengawas, yakni diaturnya sistem one man one vote, menururt Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik satuan rumah susun dari adanya monopoli suara pihak-pihak tertentu.

Begitu pula dengan permasalahan pembatasan kuasa untuk menghadiri rapat musyawarah. Menurut Dr. M Ilham. yang juga merupakan Direktur Kajian Reformasi Hukum dan Kebijakan Kolegium Jurist Institute, Putusan Mahkamah Agung  telah menegaskan Permen PPPSRS tidak mengatur pembatasan kuasa. Frasa yang digunakan dalam permen adalah “wakil Pemilik” yang lebih menekankan pengaturan pada Lembaga perwakilan. Adapun kuasa tertulis diperlukan sebatas bukti untuk menentukan kebenaran data dari pihak-pihak yang diwakili maupun yang mewakili. 

Terakhir yang paling penting menurut Dr. M Ilham, Putusan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi pengurus dan pengawas adalah para pemilik yang bertempat tinggal dirumah susun. MA berpendapat rumah susun merupakan tempat tinggal karena pada prinsipnya rumah susun bukan hanya terdiri atas benda yaitu tanah, gedung dan fasilitas, namun juga terdiri atas unsur manusia yang menghuni gedung tersebut Pengelolaan juga bukan sekedar pengelolaan kebendaan melainkan pula pengelolaan yang manusiawi serta memperhatikan penghuni sebagai aspek yang harus pula dikelola. Maka, pengurus dan pengawas harus merupakan para pemilik yang bertempat tinggal dirumah susun. (m07)