Propaganda Denni Siregar Bunuh Karakter Rakyat dan Ulama Aceh

Denny Siregar, seorang komentator dan buzzer yang sangat aktif dari rezim Joko Widodo (Jokowi), dalam acara Time Line Cokro TV

Propaganda Denni Siregar Bunuh Karakter Rakyat dan Ulama Aceh
Tayangan murahan Denni Siregar | Foto:internet

BANDA ACEH (Waspada): Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh dibawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, dapat memahami kritik yang disampaikan Denny Siregar, seorang komentator dan buzzer yang sangat aktif dari rezim Joko Widodo (Jokowi), dalam acara Time Line Cokro TV, melalui tayangan videonya bertema: HORE, POLIGAMI BOLEH DI ACEH!

Diakui, penjelasan Denni Siregar melalui video tersebut, beberapa diantaranya merupakan potret dari realitas yang saat ini terjadi Aceh. Namun, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah atau provinsi di Indonesia.

Begitupun, pendapat Denni Siregar sangat tidak utuh dan komprehensif, cenderung provokatif dan tendensius sehingga mulai menimbulkan keresahan di tengah rakyat Aceh. Jelas terlihat, Denni Siregar tidak menguasai secara utuh regulasi serta kondisi nyata yang saat ini terjadi di Aceh. Paska terwujudnya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Itu sebabnya, tanggapan dari Partai Aceh (PA), tidak dimaksudkan sebagai bentuk anti kritik yang disampaikan Denni Siregar. Sebaliknya, sebagai upaya untuk menjaga kondisi dan situasi damai yang sudah terwujud di Aceh. Dan, Partai Aceh ikut bertanggungjawab terhadap terjaganya situasi ini.

Misal, Denni Siregar menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah mensahkan Qanun (Perda) Poligami di Aceh. Faktanya, peraturan tersebut masih dalam pembahasan di parlemen Aceh (DPRA). Artinya belum final dan mengikat.

Selain itu, Denni Siregar telah berpikir sesat dan menyesat akibat kebodohannya yaitu, yang sedang dibahas di DPR Aceh saat ini adalah Rancangan Qanun (Ragan) mengenai Hukum Keluarga yang terdiri dari 25 Bab dan 200 pasal. Nah, salah satu pasalnya adalah, mengatur tentang poligami. Jadi, bukan Qanun Poligami semata.