PP 17/2007 Masalah PON 2024

MEDAN (Waspada): Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 masih jadi masalah bagi Sumatera Utara dan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024. "Dalam PP itu tidak dikenal tuan rumah bersama PON,"ujar Ketua Umum KONI Sumut Jon Ismadi Lubis dalam rangkaian Ujian Anggota Biasa PWI Sumut di gedung Parada Harahap, jalan Adinegoro,Medan, Selasa (8/10).

PP 17/2007 Masalah PON 2024
Waspada/Nurkarim Nehe Ketua Umum KONI Sumut Jon Ismadi Lubis narasumber Ujian Peningkatan Status Anggota Biasa PWI Sumatera Utara, Selasa (8/10), didampingi panitia, Ketua PWI Sumut H.Hermansjah dan Sekretaris Edward Thahir S.Sos, diabadikan peserta ujian.

Presentasi Ketua Umum KONI Sumut di hadapan 38 peserta ujian dimaksud, dihadiri Ketua PWI Sumut H.Hermansjah, Sekretaris Edward Thahir S.Sos.

Akan tetapi Jon merasa optimis hal ini hanya persoalan administrasi semata sebab Kemenpora sudah berupaya sehingga lahir Keppres 17 tahun 2019 yang membolehkan perubahan PP 17/2007.

Dalam PP 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga disebutkan tuan rumah PON berada di satu propinsi. 

"Memang sampai saat ini belum ada satu surat keputusan pemerintah merubahnya tapi kita yakin ini hanya soal administratif semata,"tukas Jon.

Menurut Jon masalah administratifnya saat ini sudah diproses di Kemenhumkam. "Mudah mudahan tahun ini keluar surat keputusannya sehingga kita bisa membangun infrastruktur olahraga mulai tahun depan,"tandas Jon.

Untuk PON 2020 Papua, ungkap Jon, Sumut mengikuti 38 cabang, 11 cabang di antaranya melalui Porwil Sumatera di Bengkulu bulan Nopember 2019. "17 dari 27 cabang non Porwil Sumatera sudah berjalan di mana 84 atlet Sumut lolos ke PON 2020. Sumut menargetkan 200 atlet lolos ke PON Papua,"paparnya. 

Oleh karena itu, lanjutnya, upaya KONI Sumut menjuarai Porwil Pulau Sumatera di Bengkulu bulan November 2019. "Paling tidak urutan kedua,  sebab padas Porwil Sumatera yang lalu Sumut urutan ketiga,"ujarnya.(a10).