Waspada
Waspada » Wujudkan Budaya Literasi, Kemendagri Dukung Optimalisasi Kinerja Lembaga Perpustakaan Daerah
Pendidikan

Wujudkan Budaya Literasi, Kemendagri Dukung Optimalisasi Kinerja Lembaga Perpustakaan Daerah

Staf ahli Mendagri Suhajar Diantoro

JAKARTA (Waspada): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Hal ini guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.

“Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah,” ujar Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro saat mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam pembukaan Rapat Koordiasi Nasional (Rakornas) Perpusna 2021, Senin (22/3).  Rakornas Perpusnas digelar 22-23 Maret 2021 secara daring.

Suhajar menilai penting bagi daerah untuk memiliki kelembagaan perpustakaan yang kuat dan mandiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi. Untuk itu diwujudkanlah dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.

Pada 2019,  banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan. Dari 458 kabupaten/kota, baru 33 yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. Sebanyak 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan.

“Sisanya, sebanyak 402 kabupaten/kota masih menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya,” tandas Suhajar.

Sejumlah kendala mewarnai keniscayaan penguatan lembaga perpustakaan di daerah. Diantaranya sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran.

 

“Padahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,” imbuh Suhajar.

Maka dari itu kepala daerah (pemda) berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar, untuk menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.

“Perpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah,” tandas Suhajar.

Pemda juga perlu mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Serta mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan.

Saat ini, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia pada 2020 mencapai 55,74 persen dan pada 2019 mencapai 53,84. Hal ini masuk kategori sedang. Untuk frekuensi membaca berada di 4 kali dalam seminggu; durasi membaca 1 jam 36 menit/hari dan  jumlah 2 buku/triwulan. 

Sementara targetnya, pada 2022  nilai kegemaran membaca masyarakat  mencapai 63,3 dengan indeks pembangunan literasi masyarakat 13. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2