Hilang Dari PP 57/2021, PGRI Minta Penilik Dan Pengawas Masuk Dalam Rencana Revisi - Waspada

Hilang Dari PP 57/2021, PGRI Minta Penilik Dan Pengawas Masuk Dalam Rencana Revisi

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada):Penghilangan keberadaan pengawas sekolah dalam PP 57/2021 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan, menimbulkan pertanyaan dan reaksi luas bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di semua tingkatan, juga di kalangan pengawas,  kepala sekolah, guru, dan masyarakat.

Pasalnya, keberadaan penilik dan pengawas sekolah tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bagian Pengawasan pada BAB XIX pasal 66, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang selanjutnya diganti dengan PP 57 tahun 2021 yang akan direvisi.

                                             

Ketika pemerintah melalui Kemendikbud berencana merevisi PP yang dinilai kontroversi itu, PGRI mengapresiasi. PGRI memohon agar keberadaannya dipertahankan dalam rencana PP perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan karena
Pengawas dan Penilik sangat dibutuhkan dalam pembinaan managerial satuan pendidikan dan peningkatan kualitas proses pengajaran guru di kelas.

Jabatan pengawas merupakan jenjang karir puncak yang didambakan para guru terbaik di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi supervisi, pembinaan manajerial dan peningkatan kompetensi para guru.

Untuk itu, PGRI juga memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Pengawas dan Penilik di semua jenjang pendidikan melalui pelibatan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Bahkan fungsi perannya harus diperkuat sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota dalam pembinaan peningkatan mutu pendidikan,” imbau PGRI dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof DR Unifah Rosyidi dan Sekretaris PB PGRI Ali H Arahim, M.Pd.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam kanal media sosialnya menyatakan siap mengajukan usulan revisi PP 57/2021
tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan. Selain menghilangkan fungsi penilik dan pengawas, PP tersebut juga tidak secara eksplisit memasukkan kata Pancasila dan Bahasa Indonesia di dalamnya dan menuai banyak protes dari masyarakat. (J02)

 

  • Bagikan