Waspada
Waspada » Raih WTP, Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud  
Pendidikan

Raih WTP, Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud  

JAKARTA (Waspada): Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai inisiatif pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dan juga capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemendikbud tahun 2019 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendikbud pada 2019, Kemendikbud telah mencapai opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Berdasarkan dokumen LKPP tahun 2019, Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2019 di atas APBN untuk Kemendikbud sebesar 101,39 persen dan Kemenristekdikti sebesar 110,6 persen,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, saat menyampaikan laporan singkat dalam Rapat Kerja bersama Kemendikbud, di Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam laporannya mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2019, diterima pada 21 Juli 2020.

Sejumlah langkah telah dan sedang dilakukan baik selama proses maupun setelah pemeriksaan.

Diantaranya adalah menyusun Rencana Aksi tindak lanjut terhadap penyelesaian temuan pemeriksaan dimaksud dan telah disampaikan ke BPK RI.

“Terkait dengan kepatuhan khususnya pengembalian ke kas negara sebagian besar telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan sisanya dalam proses tindaklanjut,” ujar Nadiem.

Hal lainnya adalah melakukan monitoring perkembangan tindaklanjut pada unit kerjaterkait.

Selain itu, lanjut Nadiem, dia dan jajarannya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Di sisi lain, sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana BOS untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa.

“Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler, yang diterbitkan pada 9 April 2020 lalu,” tandas mendikbud. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2