PTM Terbatas Kembalikan Semangat Belajar Anak Indonesia - Waspada

PTM Terbatas Kembalikan Semangat Belajar Anak Indonesia

  • Bagikan
Dir SMA Kemendikbud, Purwadi Sutanto.

BOGOR (Waspada): Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas diyakini jadi solusi mengatasi ancaman learning loss (hilangnya pembelajaran) akibat kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masa pandemi Covid-19.

“Yang paling bahaya adalah hilangnya semangat belajar di kalangan anak-anak. Apalagi kalau orang tua juga merasa sangat lelah, apatis dan menganggap belajar dari rumah sebagai beban,” kata Direktur SMK Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Purwadi Sutanto lewat telekonferensi dalam diskusi terpumpun yang digelar Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) bekerja sama dengan Kemendikbud, Sabtu (7/4)  di Kota Bogor.

Purwadi mengakui, masih banyak kekurangan PJJ atau Belajar Dari Rumah (BDR) masa pandemi. Paling besar adalah makin nyatanya jurang perbedaan antara siswa yang punya sarana dan tidak punya sarana. Misalnya, ada gawai, ada sambungan internet, listrik dan kebutuhan kuota.

Belum lagi masalah bimbingan orang tua, banyak yang merasa depresi dan akhirnya tidak sedikit anak yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya sendiri.

“Tingkat depresi anak makin tinggi. Bukan cuma orang tuanya, bahkan gurunya juga. Mereka ingin segera PTM,” ujar Purwadi.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) pada 30 Maret 2021 lalu mengizinkan satuan pendidikan menggelar PTM terbatas.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa sekolah tidak perlu menunggu tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 untuk memulai PTM, dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah,” kata Nadiem beberapa waktu lalu.

Ada sejumlah  ketentuan protokol kesehatan yang dimaksud dalam SKB 4 Menteri, yakni pembatasan jumlah siswa di kelas menjadi 50 persen atau maksimal 18 peserta didik; pembagian rombongan belajar (shifting); mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Juga, sekolah wajib: memastikan kondisi medis warga di satuan pendidikan; menutup kantin; meniadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan; serta mengisi daftar periksa.

Apabila setelah melakukan pembelajaran tatap muka lalu ditemukan kasus Covid-19, maka sekolah tersebut wajib ditutup kembali demi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Paling penting dari rencana PTM terbatas adalah ijin orang tua. Apabila sekolah siap, guru sudah divaksin, siswa juga bersedia tetapi orang tua tidak berkenan, maka tetap harus dilayani PJJ. Itu artinya, sekolah harus siap menjalankan blended learning atau pelajaran campuran daring dan luring. Anak-anak yang tidak bisa hadir di sekolah, dapat mengikuti pelajaran lewat daring.

Wakil Kepala SMPN 1 Kota Bogor, Lukman menceritakan kalau separuh dari orang tua siswa di sekolahnya menginginkan PTM terbatas. Tapi separuhnya lagi, masib belum setuju dan maunya PJJ saja.

“Padahal, semua daftar ceklis yang dipersyaratkan sudah dipenuhi untuk PTM terbatas. Tapi kalau orang tua tidak rela, ya tidak bisa,” ujar Lukman.

Lukman mengaku sangat bergembira karena penggunaan dana BOS tahun ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah.

“Ya kini kami siap dengan sarana PTM terbatas sekaligus PJJ,” tandas Lukman. (J02)

  • Bagikan