Waspada
Waspada » PTM Terbatas Dinanti Sekolah Dan Orang Tua
Pendidikan

PTM Terbatas Dinanti Sekolah Dan Orang Tua

Suasana diskusi yang berlansung hibrid (luring dan daring) antara para kepala sekolah dan pemangku kebijakan terkait persiapan PTM terbatas yang bakal digelar serentak Juli 2021 nanti. Diskusi digelar Fortadikbud bekerja sama dengan Kemendikbud, Sabtu (17/4).

BOGOR (Waspada): Sejumlah kepala sekolah di daerah berharap agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang ditetapkan serentak Juli 2021 nanti, benar-benar berjalan lancar. Harapan yang sama juga berasal dari para orang tua.

Desnilam Kurniawati Harefa, misalnya. Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) SDN 070986 Onomolo I Lot, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara ini menyuarakan aspirasi para orang tua siswa di sekolahnya, agar PTM kembali normal. Tidak terbatas seperti yang saat ini telah dilakukan di sekolahnya.

“Kami di Gunungsitoli sudah sejak Februari melakukan PTM terbatas dengan sistem shifting. Pembelajaran dilakukan dengan kapasitas siswa dalam kelas tidak boleh lebih dari 50 persen,” ujar Desnilam dalam diskusi pendidikan yang digelar Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) bekerja sama dengan Kemendikbud, di Kota Bogor, Sabtu (17/4). Desnilam melakukan diskusi lewat aplikasi zoom.

Di wilayahnya, dimana sebagian besar orang tua berprofesi sebagai petani, sangatlah sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain karena akses pada internet yang terbatas, hampir sebagian besar orang tua tidak mampu membimbing anak-anaknya mengerjakan tugas dalam lembar kerja siswa.

“Setiap mengembalikan tugas selama PJJ, yang datang itu orang tuanya. Dan lebih dari 75 persen tidak mengisi soal karena orang tua juga tidak paham. Banyak sekali keluhan,” kata Desnilam.

Kini Desnilam mengaku lega karena telah keluar SKB 4 menteri, yang menyatakan kalau Juli akan digelar PTM terbatas secara serentak di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim justeru mengimbau agar sekolah yang sudah siap melaksanakan PTM, dalam arti sudah memenuhi ceklis persyaratan sekolah yang melaksanalan PTM Terbatas, dapat segera membuka sekolahnya.

“Itu artinya, pak Mendikbud sejalan dan mendukung upaya kami, pihak sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas,”ujar Desnilam.

Harapan Desnilam selanjutnya adalah mendapat vaksinasi Covid-19 bagi dirinya dan guru-guru di sekolahnya. Dia mengaku belum ada satupun guru di sekolahnya yang tersentuh vaksin. Seperti diketahui, pemerintah berencana menyelesaikan vaksinasi sedikitnya kepada 5 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebelum tahun ajaran baru dimulai pertengahan Juli 2021 nanti.

“Kakau tidak salah ada 24 sekolah yang sudah mulai PTM terbatas di Gunungsitoli ini. Saya tidak tahu pasti berapa jumlah yang sudah divaksin, tapi yang jelas di SD saya belum sama sekali,” imbuh Desnilam.

Dukungan pada PTM terbatas juga terjadi di SMAN 3 Jombang, Jawa Timur. Bukan semata karena kurang akses pada teknologi, tapi juga rasa rindu siswa pada suasana sekolah dan kewalahan orang tua menghadapi pembelajaran daring.

“Kami di SMAN 3 Jombang ini sudah sejak 13 April melaksanakan PTM terbatas. Dari 1000-an siswa kami, 90 persen orang tuanya setuju belajar luring. Sisanya ingin tetap PJJ. Jadi tetap kedua keinginan ini kami layani,” ujar
Kepala SMAN 3 Jombang, Singgih Susanto.

Di SMPN 1 Kota Bogor, kondisinya sedikit berbeda. Keinginan antara PTM terbatas atau sekolah luring dengan sekolah daring, cenderung seimbang. Artinya, sebagian orang tua menyetujui untuk melepas anaknya sekolah tatap muka, sebagian lagi tidak.

“Kami jelas akan melaksanakan pembelajaran sistem campuran antara luring dan daring. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua sebagai pihak yang memberi persetujuan utama” ujar Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Bogor, Lukman.

SKB 4 Menteri memang menginginkan PTM secara terbatas dilakukan, mengingat potensi learning loss akibat PJJ yang tidak berjalan mulus sudah terjadi.

Akan tetapi, selalu didengungkan Mendikbud Nadiem Makarim, kalau persetujuan ada di tangan orang tua. Jika orang tua tidak mau menandatangani surat persetujuan melepas anak-anaknya ke sekolah untuk tatap muka, maka hak pada anaknya untuk melakukan PJJ, harus diberikan sekolah.

Dalam diskusi yang sama, Direktur SMA Kemendikbud, Purwadi Sutanto yang mewakili Dirjen Paud Dikdasmen, Jumeri mengatakan kalau PTM terbatas pada Juli mendatang akan benar-benar dipersiapkan secara maksimal. Salah satu yang krusial adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik serta pemenuhan daftar ceklis sekolah yang siap melaksanakan PTM terbatas.

“Kita harus optimistis PTM terbatas ini berjalan lancar. Anak-anak harus diberikan pelayanan pendidikan terbaik demi mencegah makin mataknya kehilangan kesempatan belajar akibat pandemi ini,”ujar Purwadi.

Sementara plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Hendarman mengucapkan terima kasih atas masukan dari para kepala sekolah, termasuk keinginan kuat bagi guru-guru di daerah terpencil untuk divaksinasi.

“Harapan yang mulia ini akan didengar dan semoga segera semua guru, dosen dan tenaga pendidikan mendapat vaksinasi pada waktunya,” tandas Hendarman. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2