Waspada
Waspada » Perpustakaan Sekolah, Dianggap Penting Tapi Tidak Dapat Perhatian
Pendidikan

Perpustakaan Sekolah, Dianggap Penting Tapi Tidak Dapat Perhatian

JAKARTA (Waspada): Meski berperan penting dalam peningkatan gerakan literasi nasional, kenyataannya perpustakaan sekolah belum mendapat perhatian sepenuhnya dari berbagai pihak, termasuk oleh sekolah dan pemerintah daerah.

Bukti bahwa perpustakaan sekolah belum menjadi prioritas antara lain dapat dilihat dari kondisi perpustakaan sekolah itu sendiri. Data menunjukkan dari 218.234 sekolah yang ada, hanya sekitar 12,3 persen yang memiliki perpustakaan yang relatif baik, 50 persen layak dan 21,49 persen tidak memiliki perpustakaan.

“Dari jumlah perpustakaan yang ada tersebut, 48 persen dalam kondisi rusak sedang hingga berat,” kata Ketua Umum Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Mulyanto
pada Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Selasa (23/3).

Dari sisi frekuensi kunjungan juga tidak kalah miris. Data nasional menyebutkan, kunjungan ke perpustakaan pada rentang usia anak sekolah, masih berkutat di angka 13 persen. Itupun sebagian besar siswa berkunjung ke perpustakaan sekolah hanya untuk mengerjakan tugas.

Dilihat dari akreditasi perpustakaan,hanya 2.275 atau 0,8 persen perpustakaan sekolah yang mengantongi akreditasi baik. Hanya ada 133 pustakawan (0.06 persen) yang bertugas di sekolah dengan koleksi buku yang terbatas.

Menurut Mulyanto kondisi sebuah perpustakaan sekolah tak lepas dari anggaran yang disediakan untuk mengelolanya. Anggaran pengelolaan ini bisa bersumber pada BOS (dari APBN), BOP (dari Pemda), orang tua siswa melalui Komite Sekolah, swasta atau volunteer.

Dari penggunaan dana BOS, alokasi anggaran untuk perpustakaan sangat bergantung pada sikap dan pandangan kepala sekolah terhadap keberadaan perpustakaan sekolah.

“Jika kepala sekolah menganggap penting perpustakaan, ini akan berkorelasi positif terhadap alokasi anggaran BOS untuk perpustakaan. Tetapi sebaliknya jika kepala sekolah menganggap perpustakaan tidak penting maka alokasi anggaran untuk perpustakaan tentu juga minim,” imbuhnya.

Padahal, sesuai peraturan yang berlaku, anggaran minimal dari BOS untuk pengelolaan perpustakaan sebanyak 5 persen atau bisa lebih,” tegasnya.

Untuk itu, Mulyanto mengusulkan agar pustakawan menjalin kerjasama kolektif dengan organisasi profesi. Secara individual seorang pustakawan juga bisa melakukan pendekatan kepada kepala sekolah untuk meyakinkan pentingnya perpustakaan sekolah.

Selama ini gerakan literasi masih dilakukan secara parsial dan belum melibatkan perpustakaan sekolah. Pustakawan bisa membuat pilot project dengan melibatkan guru Bahasa Indonesia melakukan gerakan 15 menit untuk membaca di perpustakaan sekolah sebelum pembelajaran dimulai dan mengadakan lomba resume buku bacaan. Dari gerakan tersebut, pustakawan dapat memberikan apresiasi kepada siswa dengan tugas resume bahan bacaan terbaik. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2