Waspada
Waspada » Percepatan Vaksinasi Guru Libatkan TNI-Polri
Headlines Pendidikan

Percepatan Vaksinasi Guru Libatkan TNI-Polri

JAKARTA (Waspada): Sampai akhir Juni ini, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu menargetkan capaian minimal 80 persen untuk program vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Hal itu dimaksudkan supaya kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dapat dilaksanakan tahun ajaran baru  pertengahan Juli 2021. Sisanya, akan terus dijalani sepanjang Juli.

“Juni ini masih ada waktu sekira 20-an hari. Kita akan laksanakan secara gencar vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini, supaya PTM terbatas nanti dapat terlaksana dengan baik,” ujar Maxi, dalam kegiatan temu media secara daring, Selasa (8/6).  Hadir juga sebagai narasumber, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri.

Saat ini koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya dengan TNI dan Polri, supaya dapat bersama-sama tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dalam membantu mempercepat proses vaķsinasi bagi PTK dan juga lanjut usia.

“Karena TNI dan Polri ini sudah selesai divaksinasi, maka kita minta bantuan untuk percepatan vaksinasi PTK dan juga lanjut usia. Khususnya untuk PTK,” imbuh Maxi.

Maxi menyebutkan, kerja sama dengan TNI dan Kepolisian telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti Cilacap, Kudus, Depok , Tangerang dan Bandung. Rencananya, peran serta TNI-Pori ini akan terus dilaksanakan di 34 provinsi.

Jumlah PTK yang harus divaksin mencapai lebih dari 5,6 juta jiwa. Per 30 Mei, jumlah yang divaksin sudah mendekati angka 1,8 juta jiwa. Itu artinya masih ada sedikitnya 3,8 juta jiwa yang harus divaksin dalam waktu dekat.

Maxi menghitung, jika 80 persen dari 3,8  juta jiwa mau dicapai sepanjang Juni ini, maka setiap hari harus ada sedikitnya 150 ribu guru, dosn dan tenaga kependidikan yang harus divaksinasi Covid-19.

Tentang PTM terbatas, Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri menegaskan kalau konsepnya bukan seperti yang dibayangkan secara umum, dimana anak-anak secara serentak masuk sekolah, berbondong-bondong memenuhi kelas.

Dinamakan PTM terbatas, maka semuanya serba dibatasi. Mulai dari jumlah siswa yang masuk ke kelas, jumlah hari masuk sekolah, jumlah jam belajar di kelas, sampai pada materi yang diajarkan selama PTM terbatas.  Jumlah siswa tidak boleh lebih dari 50 persen, jumlah hari pun bisa saja hanya dua hari dalam seminggu, lamanya berada di kelas cukup 2 jam saja dan pelajaran yang harus disampaikan oleh guru di dalam kelas pun hanya yang penting-penting saja.

“Jadi harus diingat kalau PTM terbatas ini bukan kegiatan serentak. Bahkan keberadaannya nanti harus senantiasa berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat, dinas kesehatan dan satuan tugas penanganan Covid setempat,” ujar Jumeri.

Dia juga mengingatkan agar seluruh warga belajar, baik guru maupun siswa dan orang tua, sama-sama menaati aturan protokol kesehatan. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran protokol, mengingat banyak sekali kasus penularan covid selama pelaksanaan PTM terbatas di beberapa wilayah, diakibatkan kelalaian menjalankan prokes.

PTM terbatas adalah salah satu opsi pelaksanaan pendidikan di masa pandemi, disamping keberadaan pendidikan jarak jauh (PJJ). Diakui Jumeri, PJJ masih menyisakan berbagai persoalan sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kondisi learning loss pada anak-anak Indonesia semakin memuncak.

“Jadi PTM terbatas ini harus diberikan oleh sekolah, apalagi jika sekolah telah menyelesaikan seluruh rangkaian vaksinasi bagi guru-gurunya,” tandas Jumeri.

Sampai saat ini, lanjut Jumeri, sudah ada sedikitnya 65 persen dari sekira 250 ribu sekolah di seluruh Indonesia yang menyatakan kesiapan menjalankan prokes. Seluruh sekolah itu telah memenuhi daftar ceklis pelaksanaan penyelenggaraan PTM terbatas.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2