Waspada
Waspada » Pemaksaan Jilbab Di SMKN 2 Padang  Akumulasi Pembiaran Negara terhadap Kebijakan Intoleran Di Sekolah
Pendidikan

Pemaksaan Jilbab Di SMKN 2 Padang  Akumulasi Pembiaran Negara terhadap Kebijakan Intoleran Di Sekolah

Koordinator P2G Satriwan Salim

JAKARTA (Waspada): Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)  mengapresiasi reaksi cepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim soal aturan di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan Siswi Non Muslim memakai Jilbab.

Namun sayangnya,  persoalan bahwa intoleransi kerapkali terjadi dalam dunia persekolahan di Tanah Air, tidak disinggung.

Padahal, persoalan intoleransi di sekolah dan di daerah pada umumnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik, dan birokratis.

Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan P2G pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali.
Menurut P2G, diantara faktor penyebab utamanya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005. Aturan yang sudah berjalan 15 tahun lebih, sebagaimana keterangan mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar.

Artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat seperti intruksi Walikota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah,” lanjut salah seorang pengurus P2G, Iman Zanatul Haeri.

Cara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya, serta tetap diberikan pelayanan pendidikan atas sikap anak tersebut adalah hak dasar yang dijamin Konstitusi UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan lebih detil lagi adalah Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Ekspresi cara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak atas pendidikan seperti diamanatkan Pasal 31 UUD 1945,” tegas Iman.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menambahkan, Kemendagri harus mengecek semua Perda-perda yang potensi intoleran, yang bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Khususnya lagi adalah Perda intoleran yang diimplementasikan terhadap lingkungan sekolah.

“Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa,” papar bekas  Wasekjen FSGI ini.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, P2G meminta agar para orang tua berani bicara ketika melihat  ada kebijakan intoleran yang terjadi pada anaknya di sekolah.

Orang tua atau masyarakat bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan, atau lebih tinggi Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

“Guru juga dituntut lebih peduli dan kritis terhadap peraturan-peraturan intoleran semacam ini, baik yang dikeluarkan kepala sekolah maupun yang diterapkan secara struktural melalui Perda. Sehingga dapat dicegah,” papar Iman yang merupakan guru SMA.

Selain itu, Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga aliran kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa.

Sesuai perundangan, Kemendagri dapat memberikan catatan dan rekomendasi jika ada aturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pegiat hukum dan HAM, orang tua siswa, dan organisasi guru dapat melakukan pengawasan bersama, bahkan jika perlu melakukan judicial review terhadap aturan daerah yang merugikan sekolah tersebut.

Satriwan juga meminta agar Kemdikbud tidak lepas tangan begitu saja dengan alasan sekolah berada dalam kewenangan daerah. Kemdikbud mendesak optimalisasi peran Inspektorat Jenderal (Itjend) Kemdikbud untuk mengawasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang bernuansa intoleransi.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2