Waspada
Waspada » Klaster Sekolah Muncul Lagi, FSGI Minta Guru Dilindungi
Pendidikan

Klaster Sekolah Muncul Lagi, FSGI Minta Guru Dilindungi

Sekjen FSGI Heru Purnomo

JAKARTA (Waspada): Munculnya klaster sekolah di Sukoharjo, Jawa Tengah membuat Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) kembali mengingatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Pernyataan FSGI berdasarkan pantauan jaringan FSGI di beberapa daerah yang menunjukkan fakta bahwa banyak daerah tetap melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring, namun seluruh gurunya diwajibkan masuk setiap hari kerja untuk memberikan PJJ daring dari sekolah.

“Kewajiban ini harus dijalankan meskipun status zona di wilayahnya oranye atau merah,” ujar Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal FSGI yang juga Kepala Sekolah di Jakarta, lewat keterangan pers, Sabtu (14/11).

Sejumlah daerah itu diantaranya adalah kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Jogjakarta, Kota Magelang, dan banyak lainnya..

Oleh karena itu FSGI mengingatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan Satuan Pendidikan untuk memperhatikan dan melaksanakan ayat (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain”.

Perlindungan guru sebagaimana diatur dan dijamin dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (5) Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkat ayat 2 menegaskan bahwa Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Seperti diketahui, seorang guru salah satu SMA di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah positif terkena Covid-19 dan menulari 12 guru lain di sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo membenarkan hal tersebut, bahkan Kadisdik menjelaskan bahwa guru tersebut diduga tertular dari kluster keluarga. Awalnya, guru tersebut tidak merasakan keluhan apapun dan berkontak dengan para guru lainnya di sekolah. Karena ada anggota keluarganya positif, guru itu kemudian di-swab dan hasilnya positif.

“Para guru lain yang sempat kontak dengan guru tersebut kemudian di-swab bersama-sama. Ada 17 orang yang di-swab yang positif ada 12 orang, maka terjadilah kluster sekolah karena yang terpapar diatas 4 orang,”imbuh Wakil Sekjen Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI) yang juga guru SMK di Sumatera Utara, Fahriza Marta Tanjung.

Untuk itu, FSGI merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah.

Jika memang tetap mewajibkan para gurunya untuk melaksanakan PJJ dari Sekolah, maka FSGI mendesak Pemerintah Daerah wajib memastikan kesediaan Insfrastruktur dan Protokol/SOP AKB di Sekolah.

Diantaranya, wastafel dengan rasio yang cukup, karena sebagian besar guru melakukan pembelajaran dari ruang-ruang kelas yang menyebar, sehingga sangat penting sekolah menyiapkan wastafel di depan ruang kelas dengan dilengkapi sabun dan tisu.

Para guru juga secara rutin per bulan mendapatkan bantuan handsanitizer dan masker medis untuk menjalankan proses pembelajaran.

Kedua, FSGI mendorong pihak sekolah seharusnya juga memiliki Protokol/SOP kedatangan guru yang menggunakan kendaraan umum. Misalnya si guru saat berangkat dari rumah tidak menggunakan seragam, tetapi menggunakan baju bebas, sesampai di sekolah barulah ganti dengan seragam guru. Ini untuk menjaga agar saat memasuki gedung sekolah dalam keadaan streil. Karena di angkutan umum sulit diprediksi bahwa kita aman dari penularan covid 19.

Ketiga, FSGI mendorong Dinas Pendidikan untuk tidak menjadwalkan para guru masuk setiap hari untuk melaksanakan PJJ dari sekolah sesuai perintah kedinasan, namun menetapkan masuk separuh bagi para guru sehingga para guru tidak masuk setiap hari, bisa diatur seminggu 2-3 hari saja. Jika bekerja dari rumah, maka para guru dapat menggunakan kuota belajar dan kuota umum dari bantuan kuota Kemdikbud.

Keempat, FSGI mendorong sekolah untuk mulai memerintahkan para guru memilih materi esensial yang tidak bisa diberikan melalui PJJ daring, hanya bisa dengan pembelajaran tatap muka (PTM), sehingga nantinya ketika sekolah akan dibuka dengan jumlah siswa yang masuk hanya separuh, maka PTM hanya membahas materi esensial yang tidak bisa di PJJ-kan.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2