Keputusan Sekolah Tatap Muka Diserahkan Ke Daerah

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri untuk pembukaan sekolah tatap muka di semester genap mulai Januari 2020/2021 mendatang. SKB 4 menteri yakni Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Pembukaan sekolah tatap muka ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih menemui banyak kendala.

Dalam jumpa pers virtual, Jumat (20/11), Nadiem menyebutkan sejumlah alasan mengapa sekolah tatap muka dapat dibuka kembali.

Pertama adalah kekhawatiran akan risiko ancaman putus sekolah. Selama pandemi, banyak sekali anak-anak yang harus bekerja karena situasi ekonomi yang tidak memadai.

Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar secara daring dan mengeluarkan anak dari sekolah.

Selain itu, berbagai macam risiko kendala tumbuh dan kembang juga terjadi. Di lain hal, banyak daerah yang masih belum memiliki infrastruktur memadai untuk menjalan PJJ.

“Akibatnya, kesenjangan pencapaian pembelajaran di daerah-daerah telah terjadi. Tentunya pertumbuhan anak kita juga menjadi risiko yang sangat besar,” kata Nadiem.

Sementara itu, fenomena lainnya adalah putus pendidikan anak usia dini (PAUD) yang cukup tinggi. Selama pandemi, banyak orang tua yang tidak mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah PAUD.

“Ini tentunya resiko learning lost, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia anak-anak kita yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting,” ujarnya.

Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah Psychosocial dan dampak stres pada anak-anak. Minimnya interaksi anak-anak dengan guru, dengan teman-temannya dan lingkungan di luar yang menyebabkan tingkat stres dalam rumah tangga baik orang tua maupun anak-anak meningkat secara drastis.

Hal ini akan punya dampak permanen juga kepada Psychosocial anak-anak. Terlebih banyak kasus anak mengalami kekerasan selama PJJ karena kondisi orang tua yang juga sulit berkonsentrasi pada pembelajaran di rumah.

Berbeda dengan SKB sebelumnya dimana pembukaan sekolah tatap muka ditentukan berdasarkan zona penularan Covid-19 yang ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid, maka di SKB terbaru ini, penentuan sekolah tatap muka dilakukan masing-masing pemerintah daerah.

Kepala daerah, baik itu Gubernur atau Bupati/walikota dapat memerintahkan sekolah tatap muka dilakukan kembali dengan memerhatikan berbagai syarat yang dituangkan dalam SKB terbaru ini.

“Penentuan kebijakan ini harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta kepada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan oleh kota/kabupaten ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ,” kata Nadiem.

Meski diserahkan kepada daerah, ada Standard Operasional Prosedural (SOP) yang harus diperhatikan daerah. Salah satunya adalah kesiapan sekolah menyediakan daftar keperluan sekolah tatap muka. Diantaranya kesiapan sanitasi, sarana cuci tangan, kewajiban memakai masker, pembatasan peserta didik 50 persen saja dalam satu kelas dan menjamin tidak ada kegiatan ekstra kurikuler.

“Pastikan kepala sekolah sanggup. Demikian juga orang tua melalui komite sekolah, adalah penentu keputusan,” tandas Nadiem. (J02)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *