JAKARTA (Waspada): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih Piala Anggakara Birawa dalam kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).
Piala itu membuktikan Kemendikbudristek berhasil menjadi satu dari 17 Instansi Pengelola Pengaduan Terbaik, Kategori Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik.
Selain meraih piala Anggakara Birawa, Kemendikbudristek juga mendapat piagam penghargaan sebagai salah satu dari 30 Peserta Terbaik Kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian PAN-RB atas apresiasi yang diberikan kepada Kemendikbudristek. Menurutnya, pelayanan pengaduan publik merupakan bagian dari bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang makin akuntabel guna memastikan tercapainya tujuan Merdeka Belajar.
Suharti menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi para petugas layanan di Kemendikbudristek untuk meningkatkan layanan publik.
“Selamat. Penghargaan ini untuk kita semua. Pastikan pengaduan yang diterima dari masyarakat kita tindaklanjuti. Tidak hanya menindaklanjuti saat itu, tetapi jika itu terkait dengan perbaikan sistematis perlu tindak lanjut sistemnya atau regulasinya,”ujar Suharti, usai menerima penghargaan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/6).
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan.
“Semoga dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk standar kualitas dan menjadi motivasi bagi instansi lain dalam mengelola pengaduan,” kata Rini.
Disampaikan Rini, pandemi dan hadirnya revolusi industri mendorong perlunya transformasi kebijakan publik agar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan, kedua kondisi tersebut juga membuat tingginya ekpektasi masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.
Pengaduan pelayanan publik, diterangkan Rini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk menciptakan layanan ideal. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif memberi kritik dan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan kualitas layanan publik.
Rini mengimbau seluruh instansi agar terus melakukan pemantauan dan evaluasi dengan konsisten, serta mengelola layanan pengaduan dengan baik, salah satunya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR), suatu aplikasi yang mengelola aduan layanan publik nasional. (J02)
