Waspada
Waspada » Kemendikbud Paparkan Kebijakan Berbasis Bukti
Pendidikan

Kemendikbud Paparkan Kebijakan Berbasis Bukti

JAKARTA (Waspada): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk), Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), meluncurkan rangkaian seminar bertajuk “Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi”. Acara berlangsung secara daring dan luring ini diselenggarakan Kota Bogor, pada 2 – 4 Desember 2020.

Pada pembukaan secara daring, Rabu (2/12), Sekretaris Balitbangbuk, Suhadi mengatakan, seminar ini bertujuan untuk menginformasikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan terkait. “Kami berharap penelitian dapat menjadi masukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja di bidang pendidikan dan kebudayaan,” katanya.

Suhadi mengungkapkan, Kemendikbud terus berupaya menciptakan kebijakan dengan berkaca dari kenyataan yang ada. Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa seminar ini merupakan bentuk akuntabilitas peneltian dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap penelitian ini dapat menghasilkan pandangan-pandangan ke depan apa yang harus kita perbaiki dari kebijakan kita,” harap Suhadi.

Peneliti Smeru Research Institute, Goldy Darmawan mengatakan, penelitian bertema “Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, Partisipasi Seleksi, dan Akses Pendidikan” menemukan bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, kursi sekolah negeri bersubsidi semakin dipadati oleh anak-anak dari keluarga berkecukupan

“Namun, dengan sistem baru di mana zonasi berdasarkan usia pada 2020, Jakarta berhasil meningkatkan peluang anak afirmasi berkemampuan rendah untuk masuk ke sekolah negeri bersubsidi,” tutur Goldy pada seminar hari pertama (2/12).

Ia menemukan bahwa ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem nilai terdapat jurang pemisah yang besar antara siswa yang berada di zona tengah dengan zona bawah dan atas. “Setelah memakai sistem baru, kami menemukan bahwa gap yang ada hanya di kategori afirmasi dan gap-nya pipih. Di kelompok umum malah tidak terlalu terlihat. Jadi sebenarnya, dengan mengadopsi faktor usia, DKI Jakarta berhasil mengurangi ketimpangan nilai tanpa memperparah ketimpangan usia. Ini cukup positif,” jelas Goldy.

Sementara itu, peneliti dari Puslitjak, Herman Hendrik menemukan bahwa dalam penelitian “Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca-Zonasi” terdapat perubahan keragaman setelah pemerintah lewat Kemendikbud memberlakukan sistem zonasi. Setelah zonasi diberlakukan, terdapat sekolah-sekolah negeri yang tadinya dipenuhi siswa dengan identitas homogen berubah menjadi heterogen. Sedangkan kecenderungan homogen berubah menjadi beragam adalah sekolah unggulan.

Dijelaskan Herman, dalam dunia pendidikan pernah ada istilah sekolah unggulan atau favorit, dan ada sekolah bukan unggulan. Pada dasarnya, sekolah unggulan diisi siswa yang dari awal punya kemampuan akademik yang baik dan ini mencerminkan status sosial ekonomi tertentu juga. Biasanya siswa berasal dari kalangan mampu, menengah ke atas.

Menurutnya, setelah PPDB zonasi kondisi ini berubah. Terdapat jalur zonasi afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa yang kemampuan akademiknya rendah dan menengah bisa mendaftar maupun siswa yang kondisi akademiknya beragam. Setelah adanya PPDB zonasi, sekolah-sekolah jadi menerima ssiwa-siswa yang tidak biasanya masuk ke sekolah bersangkutan.

“Contohnya, pada satu sekolah ada kelompok siswa beridentitas minoritas yang tinggal di sekitar sekolah unggulan cenderung homogen. Setelah PPDB Zonasi, mereka mendaftar ke sekolah ini dan diterima. Ini pengalaman baru,” tambah Herman.

Terdapat beberapa dampak yang menurut Herman harus diperhatikan dan ditangani segera. Pada aspek pembelajaran, ada hambatan pencapaian target belajar dan turunnya motivasi siswa serta kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Herman mengakui, setelah zonasi diberlakukan dan anak-anak dengan kemampuan akademis biasa bisa masuk ke sekolah yang dahulu dianggap unggulan, terdapat tantangan kedisiplinan, utamanya pelanggaran tata tertib sekolah seperti membolos dan berkelahi. Aspek pergaulan antarsiswa juga menjadi catatan karena sudah terbentuk “geng” atau kelompok antarsiswa berdasarkan asal sekolah di jenjang sebelumnya dan latar belakang ekonomi.

“Tapi, sisi positifnya ada kompetisi sportif secara akademis dan siswa jadi lebih berani dalam berinteraksi. Selain itu, siswa juga jadi belajar menumbuhkan empati, saling menghargai dan toleransi,” tegas Herman.

Peneliti Ika Hijriani menyampaikan beberapa temuan mengenai “Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Penegahan Covid-19”.

“Pada umumnya, hampir seluruh sekolah telah melaksanakan Belajar dari Rumah (BDR). Tetapi, belum banyak guru yang interaktif dengan siswa meskipun banyak yang telah memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan siswa. Kendala utamanya masih berasal dari keterbatasan fasilitas pendukung, keterampilan manajemen pembelajaran, dan pemanfaatan perangkat digital,” tutur Ika.

Menurutnya, rekomendasi yang tepat dalam permasalah tersebut adalah penyediaan dan perbaikan kondisi fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti listrik, internet, gawai, dan perangkat komputer/laptop. “Selain itu, memperkuat peran guru sebagai fasilitator yang dapat membimbing siswa menjalani proses pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bermakna melalui pendekatan campuran (blended learning),” ungkap Ika.

Peneliti Indah Pratiwi dengan temuannya yang berjudul “Studi Evaluasi Belajar dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021” menjelaskan metode pembelajaran pemanfaatan teknologi dapat mendukung pembelajaran semakin masif.

“Misalnya menggunakan aplikasi video conference maupun Learning Management System (LSM),” tutur Indah.

Temuannya tersebut menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap tingkat pemahaman belajar selama BDR masih relatif rendah. Untuk mengantisipasi dampak negatif ini, Ika merekomendasikan Kemendikbud mendorong satuan pendidikan melakukan asesmen diagnostik terhadap hasil pembelajaran selama BDR berlangsung.

“Asesmen diagnostik akan memudahkan guru dalam melakukan pendampingan belajar kepada siswa sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut,” ujar Ika.

Ika juga menemukan bahwa ada perbedaan tingkat interaksi antara guru dan siswa di setiap jenjang pendidikan. “Yang menarik adalah interaksi antarguru dengan siswa rata-rata secara nasional menurun di setiap jenjang pendidikan, kecuali interaksi pada jenjang SMP yang malah meningkat,” lanjut Ika.

Penelitian ketiga berjudul “Monitoring Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh pada Masa Pandemi melalui Analisis Percakapan di Media Sosial” yang dibuat oleh Ayu Purwarianti. Ia mengungkapkan bahwa penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (NLP) dapat membantu penelitian. Pemantauan kebijakan menggunakan teknologi NLP mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melihat gambaran pendapat masyarakat.⁣⁣
⁣⁣
“Penggunaan teknologi NLP untuk pemantauan respon masyarakat terhadap kebijakan dapat diimplementasikan pada kebijakan Kemendikbud lainnya, maupun kebijakan dari instansi lainnya,” ujar Ayu.⁣⁣
⁣⁣
Penelitian keempat yang beranggotakan Lukman Solihin, Joko Purnama, Ika Hijriani, Imelda Widjaja, dan Amaliah Fitriah mengangkat tema “Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah dalam Masa Kenormalan Baru”. Lukman mengamati bahwa dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua cukup memenuhi aspek kesiapan pembelajaran tatap muka, namun masih ada beberapa aspek yang perlu mendapat dukungan dan perhatian.

“Yang pasti, pemda harus memastikan kondisi keamanan, kesehatan, dan penerapan disiplin protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka,” tandasnya. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2