Waspada
Waspada » FSGI: Stop Politisasi Guru Dan Siswa Dalam Pilkada 2020
Pendidikan

FSGI: Stop Politisasi Guru Dan Siswa Dalam Pilkada 2020

Sekjen FSGI Heru Purnomo

JAKARTA (Waspada): Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) mendapatkan laporan adanya perintah pencatatan nomor telepon selular alumni di jenjang pendidikan SMA/SMK, untuk kemudian diserahkan pada calon kepala daerah.

“Padahal perintah ini tidak ada kaitannya dengan kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Heru Purnomo Sekjen FSGI, Minggu (13/9).

Seperti diketahui, pada akhir 2020, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di 270 Provinsi /Kabupaten/Kota, meski di tengah pandemi covid 19.

Dikatakan Heru, netralitas guru selalu dipertaruhkan dan kadangkala menjadi goyah serta sulit dipertahankan, kalau yang akan bertarung dalam pilkada adalah mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah (petahana).

Organisasi profesi guru yang seharusnya netral, juga sering ditunggangi oleh kepentingan politik.

Selain itu, yang dikhawatirkan banyak pendidik adalah upaya-upaya sistematis calon kepala daerah (terutama inkuben) yang kerap menggunakan sekolah untuk meraih suara para siswa yang menjadi pemilih pemula.

Heru menambahkan, pemilih pemula adalah target bagi banyak calon kepala daerah karena jumlahnya hampir 30 persen dari total pemilih. Oleh karena itu, patut diduga, permintaan tersebut adanya kaitannya dengan kepentingan pribadi calon tertentu yang ingin terpilih kembali.

Dalam UU RI no 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah, diatur adanya asas umum pemerintah yang baik, dimana pejabat publik seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan (pasal 43) dan pejabat tata usaha negara dilarang memiliki konflik kepentingan (psal 42).

“Kewajiban membina demi mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kepentingan umum, namun meminta nomor telepon siswa dan alumni yang menjadi pemilih pemula bukanlah tugas PPK,” pungkas Heru.

Selain adanya permintaan nomor handphone sejumlah siswa dan alumni di berbagai sekolah yang secara sistematis dilakukan oleh para calon kepala daerah di berbagai daerah, FSGI juga memperoleh temuan adanya Surat Edarab bersama antara Gubenur dengan ketua organisasi profesi di salah satu provinsi.

FSGI menilai adanya konflik kepentingan dari munculnya Surat Edaran (SE) Bersama Gubenur Bengkulu dengan Ketua Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu Nomor: 420/73/Dikbu/2020 dan Nomor 077/Org/PGRI-Prov-Bkl/XXII/2020 tentang Organisasi Profesi Guru Di Provinsi Bengkulu, yang mengatur kewajiban menggunakan seragam PGRI bagi semua guru, meskipun bukan anggota PGRI, dan mengurus guru yang belum menjadi anggota PGRI untuk mendaftarkan keanggotaan.

Gubernur, lanjut Heru, adalah jabatan politik yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,berdiri memayungi melindungi seluruh kepentingan kebaikan organisasi masyarakat,elemen,kelompok dan golongan masyarakat,mendorong kerjasama antara pihak dalam masyarakat,memujudkan kesejahteraan masyarakat,menjaga persatuan dan kesatuan,kerukunan nasional,tidak berpihak pada satu golongan,mengutamakan kepentingan umum sesuai asas umum penyelenggaraan negara.

Hal kewajiban pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 20,22) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 huruf c. Ketika Gubenur berpihak pada salah satu organisasi profesi dan menimbulkan perlakuan diskriminasi bagi organisasi profesi yang lain, maka Gubenur telah melanggar juga pasal 41 (5) UU RI Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanahkan pemerintah wajib memfasilitasi seluruh organisas profesi guru.

Atas dasar berbagai laporan dan temuan yang diperoleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSGI , maka FSGI merekomendasi berapa hal.

Pertama, FSGI mendorong Kementerian Dalam Negeri dapat membuat surat edaran kepada daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihaan kepala daerah agar tidak melibatkan guru dalam proses kampanye dan dukungan suara;

Kedua,  FSGI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) untuk mengeluarkan edaran yang isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, karena guru ASN jumlahnya juga cukup besar di seluruh daerah

Ketiga, FSGI mendorong Bawaslu daerah proaktif mencegah sekolah dan siswa dimanfaatkan untuk kepentingan politik calon kepala daerah yang inkuben, karena sangat sulit berharap para guru dan sekolah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Mereka umumnya takut akan konsekuensi dari laporan jika si calon kepala daerah memenangkan pemilihan,” tandas Heru. (J02)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2