Waspada
Waspada » Evaluasi Panduan Belajar Tahun Ajaran Baru, 79 Daerah Masih Belum Mematuhi
Pendidikan

Evaluasi Panduan Belajar Tahun Ajaran Baru, 79 Daerah Masih Belum Mematuhi

JAKARTA (Waspada): Pada 15 Juni lalu, penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021 ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Empat kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Dalam panduan tersebut, intinya adalah bagaimana pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau, dapat dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan dan kesiapan daerah. Sementara daerah zona kuning, orange dan merah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naim bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, Selasa (28/7/2020), menggelar temu media secara daring hasil pengamatan lapangan terkait SKB 4 menteri ini.

Hasilnya, sebanyak 79 kabupaten/kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri. Dari jumlah 79 itu, sebanyak 18 kabupaten/kota berada di zona hijau, 39 kabupaten/kota berada di zona kuning, 20 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 2 kabupaten/kota berada di zona merah. Pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan masker, tidak melakukan jaga jarak dalam kelas serta tidak tersedianya sarana cuci tangan.

Pada zona hijau, Ainun menjelaskan sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah sedangkan di zona kuning, oranye dan merah bentuk pelanggarannya adalah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Oleh karena itu kami instruksikan agar pembelajaran di daerah tersebut harus segera menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri ini,” ujar Ainun Na’im.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni meminta kepada 79 kota/kabupaten untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku.

“Arahan kita mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam menjalankan pedidikan yang aman di masa pandemi COVID-19,” pesannya.

Murni mengapresiasi 418 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembelajaran di daerahnya sesuai dengan keputusan bersama empat menteri.

“Kami sangat mengapresiasi 418 kota/kabupaten di Indonesia. Saya kira cukup efektif dan terbukti bahwa Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota berkonsentrasi menangani penanganan COVID-19 termasuk proses belajar agar berjalan dengan baik,” tuturnya.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2