Waspada
Waspada » Dugaan Pemalsuan Ijin Operasional PTS Mulai Diproses Hukum
Pendidikan

Dugaan Pemalsuan Ijin Operasional PTS Mulai Diproses Hukum

Sekretaris Ditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani

JAKARTA (Waspada): Proses hukum terhadap temuan 5 Surat Keputusan izin operasional PTS yang diduga palsu telah mulai bergulir. Pasalnya, pihak Kepolisian telah menyelidiki kasus dan menemukan adanya unsur pidana.

Sekretaris Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sesditjen Dikti), Paristiyanti Nurwardani mengatakan kalau kepastian itu didapat setelah pihaknya bertemu langsung dengan
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen (Pol) Hendro Pandowo, Senin (26/4).

Sebelumnya, laporan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IV pada tanggal 30 Januari 2021 yang melaporkan ke Ditjen Dikti terkait temuan adanya 5 Surat Keputusan (SK) Izin Operasional PTS yang dicurigai palsu.

Berdasarkan aduan tersebut, Ditjen Dikti melakukan pengecekan terhadap 5 SK Izin Operasional PTS dan dari hasil tersebut dipastikan tidak diterbitkan oleh Kemendikbud.

Ditjen Dikti kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait temuan tersebut. Dan secara resmi pada tanggal 17 Februari 2021 Kemendikbud melaporkan temuan 5 SK kepada Polda Metro Jaya.

“Saya menyaksikan sendiri kalau bapak Wakapolda telah menginstruksikan kepada jajaran untuk segera melalukan gelar perkara untuk dapat menentukan tersangka pelaku pemalsuan 5 SK izin operasional tersebut,” ujar Paris.

Adapun 5 SK Izin Operasional PTS yang diduga palsu yakni,

1. SK Mendikbud mengenai izin perubahan nama dan lokasi salah satu PTS yang berlokasi di Jawa Timur ke Banten.

2. SK Mendikbud mengenai izin pembukaan prodi Akuntansi (sarjana) pada PTS sebagaimanana dimaksud pada poin 1.

3. SK Mendikbud mengenai izin pembukaan prodi Kenotariatan (magister) pada salah satu PTS di Banten.

4. SK Mendikbud mengenai izin Prodi Ilmu Hukum (doktor) pada PTS sebagaimana dimaksud pada poin 2.

5. SK Mendikbud mengenai izin penggabungan 2 (dua) sekolah tinggi menjadi universitas di Banten.

Kelima SK tersebut adalah untuk 3 (tiga) PTS yang saling berafiliasi satu sama lainnya.

Ditandaskan Paris, Kemendikbud tidak ingin masyarakat menjadi korban atas ulah oknum pengelola PTS yang berniat tidak baik. Dia juga menyarankan agar masyarakat rajin mengamati situs Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dapat diakses melalui internet. Dari situ dapat diketahui PTS yang terdaftar dan memiliki status hukum jelas. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2