Waspada
Waspada » Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji: Peningkatan Kualitas Guru Harus Tetap Prioritas
Pendidikan

Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji: Peningkatan Kualitas Guru Harus Tetap Prioritas

JAKARTA (Waspada):Pemerhati dan Praktisi Pendidikan yang juga Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji mengapresiasi langkah Mendikbud Nadiem Makarim untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-pns. Lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi mendapat subsidi upah sebesar masing-masing Rp1,8 juta menelan total anggaran sebesar Rp 3,6 triliun, bukanlah jumlah yang sedikit.

Dikatakan Indra, tak dipungkiri, PJJ berpotensi mengurangi penghasilan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS. Sebab biasanya para pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dibayar sesuai dengan jumlah jam mengajar. Otomatis begitu jam mengajar atau bekerja berkurang, penghasilan berkurang. Karena itu, bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta, sangat perlu diapresiasi.

“Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan non-pns,”imbuh Indra.

Meski demikian, dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, Indra tetap meminta pemerintah segera membenahi tata kelola guru yang distribusinya belum merata dan peningkatan kapasitasnya pun harus menjadi prioritas.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 17 perden dari tahun 1999. Di sisi lain, guru PNS mengalami pertumbuhan sebesar 23 persen , dan guru honorer mengalami pertumbuhan sebanyak 860 persen.

“Artinya, pertumbuhan jumlah guru jauh lebih besar dari pertumbuhan jumlah siswa dan hal ini pula yang membuat rasio guru berbanding siswa di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan jauh diatas negara-negara maju.

“Tapi harus diingat, besarnya jumlah guru akan berakibat besarnya anggaran,” tandasnya.

Sebuah kajian dari Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio guru berbanding siswa berpengaruh pada besarnya anggaran namun tidak berpengaruh pada hasil pembelajaran apabila jumlahnya dibawah 1:32. Saat ini Indonesia berada pada rasio 1:16 sedangkan rata-rata dunia berada pada rasio 1:22.

Yang juga penting diperhatikan adalah kualitas guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga belum menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tahun 2019 Kemendikbud mencatat bahwa rerata nila UKG guru tingkat SD berada pada angkat 54,8 persen, 58,6 persen untuk SMP, 62,3 persen untuk SMA, dan 58,4 persen untuk SMK.

“Semuanya berujung pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia seperti yang tampak dalam skor PISA,” tambahnya.

Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei tahun lalu berada dalam urutan bawah.

PISA sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.

Saat ini pemerintah bersama DPR sedang menyusun peta jalan pendidikan Indonesia sebagai dasar revisi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Semoga pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas dalam pembahasan sebagai factor utama dalam program pembangunan SDM unggul,”pungkasnya. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2