Waspada
Waspada » Belajar Dari Trotoar, Rais Didatangi Pejabat Kemendikbud
Pendidikan

Belajar Dari Trotoar, Rais Didatangi Pejabat Kemendikbud

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar saat memberikan bantuan kepada Rais, siswa SDN di Bandung yang sering belajar di trotoar. (foto: bkhm dikbud)

BANDUNG (Waspada): Meski berasal dari keluarga kurang mampu, Rais punya semangat untuk terus belajar. Buktinya, siswa SDN 047 Balonggede, Kota Bandung, Jawa Barat ini, seringkali kedapatan warga sedang belajar di trotoar karena seringkali ikut membantu keluarganya yang bekerja sebagai pemulung.

Muhammad Rais, nama lengkap anak penuh semangat itu. Karena kegigihannya dan semangat pantang menyerah, mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumat (11/12),bertempat di sekolah tempar Rais menuntut ilmu, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar menyerahkan bantuan untuk keperluan pendidikan Rais. Bantuan untuk Rais adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), tabungan Simpel (simpanan pelajar), dan perlengkapan sekolah (tas sepatu seragam dan buku tulis).

Dalam kesempatan bertemu Rais, Abdul Kahar mengatakan kalau pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya memberikan perhatian kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Keinginan pemerintah tentu saja memerlukan bantuan laporan dari masyarakat, seperti yang terjadi pada Rais.

“Kami sangat terbantu dengan masukan dan laporan dari masyarakat mengenai anak-anak yang membutuhkan bantuan. Mereka perlu dukungan kita bersama agar terus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara,” ujar Abdul Kahar.

Abdul Kahar berharap dinas pendidikan dan sekolah yang memiliki kewenangan mengusulkan siswa penerima KIP juga agar lebih aktif meningkatkan kualitas pendataan siswa dari keluarga miskin melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (Sipintar).

Dinas pendidikan juga diharapkan berperan aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah/kecamatan/lurah, agar seluruh siswa dari keluarga miskin dapat menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mengawal proses pencatatan keluarganya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah daerah, baik provinsi,kabupaten maupun kota juga perlu mengoptimalkan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan PIP. Mulai dari proses pemutakhiran DTKS oleh dinas sosial setempat yang berkoordinasi dengan kelurahan, pengusulan oleh dinas pendidikan, sampai dengan aktivasi rekening, penarikan dana dan pemanfaatan dana.

“Melalui peran aktif masing-masing baik dari pemerintah pusat dan juga daerah, akan bisa lebih responsif dan akomodatif terhadap perubahan kondisi kesejahteraan dari keluarga-keluarga di wilayahnya masing-masing,” pungkas Abdul Kahar. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2