TAPSEL (Waspada) : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) OK Hazmi Usman Siregar dan Mukmin Saleh Siregar meminta sekaligus mendesak agar digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PT.SKL yang menunggak pajak MBLB dari tahun 2018 sampai sekarang.
“Kita meminta ketua komisi yang membidangi untuk menyampaikan kepada Ketua DPRD agar menyurati pimpinan PT SKL dan pihak terkait agar digelar RDP terkait tunggakan pajak MBLB PT SKL,” kata anggota DPRD Tapsel OK Hazmi Usman Siregar dan Mukmin Saleh Siregar, Jumat (10/8).
OK Hazmi Usman Siregar yang merupakan anggota DPRD Tapsel dari Fraksi PPP menjelaskan bahwa temuan tunggakan pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB) terkuak setelah DPRD Tapsel kunjungan kerja ke PT SKL beberapa hari lalu.
“Saat melalukan kunjungan kerja, kita melihat PT. SKL sedang membangun jalan dan memperbesar kapasitas Pabrik Kelapa Sawit dari 30 ton/hari, jadi 45 ton/hari, tapi pajak MBLB-nya tidak tidak dibayar,” ujar OK
Saat ditanyakan tentang pajak MBLB mengingat pihak perusahaan sedang membangun pabrik dan membangun jalan, ucap OK, pihak perusahaan tidak memberikan jawaban yang jelas.”Pak Mukmin kemudian menanyakan ke BPKPAD dan ternyata sejak 2018 tidak membayar pajak MBLB,” tuturnya.
Kemudian, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT SKL saat ini memiliki kapasitas 45 ton/hari, namun Amdal yang diterbitkan pemerintah hanya 30 ton/hari.”Artinya PT SKL telah melanggar izin produksi yang diizinkan pemerintah jika merujuk pada Amdal,” jelas OK
Selain itu, pajak MBLB yang belum dibayar PT SKL dan Amdal yang belum keluar, paparnya, pekerja yang melakukan berbagai juga tidak pekerjaan dilingkungan PT SKL juga tidak Mengikuti standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.
Mukmin Saleh Siregar dari Fraksi NasDem DPRD Tapsel menambahkan bahwa tunggakan tunggakan pajak MBLB sejak Tahun 2018 sampai saat ini telah berdampak pada pencapaian target pendapatan Tapsel dalam lima tahun terakhir.”Kita tidak tahun berapa pajak MBLB PT SKL yang belum dibayar,” ucap Mukmin.
Jika merujuk pada setoran pajak MBLB yang disetorkan PT SKL ke Pemkab Tapsel, dalam rentang waktu 6 tahun dari Tahun 2012 sampai 2017 nilainya mencapai Rp3 miliar lebih dengan angka yang bervariasi dari tahun ke tahun.”Kita menduga pajak yang belum dibayarkan PT SKL dalam rentang waktu lima tahun terakhir, nilainya tidak sedikit,” ungkap Mukmin.
Untuk itulah Mukmin Saleh Siregar dan OK Hazmi Usman Siregar meminta agar Ketua Ketua DPRD Tapsel untuk menyurati PT. SKL dan pihak agar dilakukan RDP.(a39)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
