Pemprovsu Terus Berupaya Berantas Korupsi

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengaku terus berupaya memberantas korupsi dan pencucian uang. Karena menurut Wagubsu Musa Rajekshah (ijeck), kedua hal tersebut merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pemerintahan.

Pemprovsu Terus Berupaya Berantas Korupsi
Waspada/Ist Wagubsu Musa Rajekshah, saat memaparkan komitmen Pemprovsu dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang

Pernyataan itu disampaikan Wagubsu Ijeck, saat membuka sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumut, di Kantor Gubsu, Selasa (29/10).  Acara yang mengadirkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M. Adi Toegarisman, tersebut mengambil tema ‘Menghindari Jerat Delik Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.’

Dijelaskan Wagubsu Ijeck, salah satu upaya yang dilakukan Pemprovsu untuk mencegah korupsi adalah dengan membekali  para pejabat, pimpinan BUMD dan para kepala daerah kabupaten/kota dengan wawasan di bidang hukum.

 

“Ada orang-orang yang memang berniat korupsi, tetapi ada pula yang terjerat, mungkin karena terjebak sebagai ketidakpahaman bagaimana jalannya tata kelola pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua kepala daerah latar belakangnya dari pemerintahan, banyak yang dari swasta dan minim wawasan perihal birokrasi ini,” kata Ijeck.  

Untuk itu, dia meminta agar disosialisasikan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kiat-kiat agar para kepala daerah dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja tanpa terjerat tindak pidana yang dimaksud.

   

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Andy Faisal, menginformasikan bahwa acara sosialisasi ini merupakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berupaya konsisten dengan prinsip kebijakan yang akurat, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

 

“Adapun yang menjadi peserta yakni para bupati/wali kota se-Sumut, para Kepala OPD Pemprovsu dan kabupaten/kota, pimpinan BUMD Sumut,” ujarnya.

 

Sedangkan Jampidsus Adi Toegarisman, menyampaikan bahwa untuk menghindari korupsi, penting  bagi seorang kepala daerah untuk menciptakan budaya hukum. “Budaya hukum ini termasuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan ketaatan kepada bawahan untuk mematuhi ketentuan hukum,” jelasnya.

 

Selain itu, pendistribusian kewenangan dan job description juga harus ada dan jelas. Begitu pula dengan perencanaan dan pengawasan, sehingga proses kerja diketahui alurnya dan dimana terhambat kendala. (m12)