Pemerintah Àceh Yudicial Review Dasar Izin PT EMM

BANDA ACEH (Waspada): Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar menyebutkan, pemerintah Aceh akan melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Yudicial Review atau uji materi terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 25/2015 ke Mahkamah Agung

Pemerintah Àceh Yudicial Review Dasar Izin PT EMM

Hal itu merupakan upaya Pemerintah Aceh agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM).

Upaya Yudicial Review terhadap peraturan menteri itu diambil karena Permen ESDM No. 25/2015 yang menjadi dasar diterbitkannya izin PT. EMM oleh BKPM dianggap melanggar Undang Undang Pemerintah Aceh. Dimana seharusnya, izin tambang di Aceh dikeluarkan Pemerintah Aceh.

“Dalam peraturan menteri itu Aceh tidak dikecualikan dan itu melanggar UUPA,” kata M. Jafar yang juga Ketua Tim Percepatan Sengketa PT. EMM kepada wartawan di  Banda Aceh, Jumat (19/7). 

Sebelumnya, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya agar izin PT. EMM bisa dicabut. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, telah menjumpai Menteri ESDM hingga menyurati BKPM. Kedua lembaga itu sepakat dengan Plt Gubernur Aceh, yaitu menolak sesuatu hal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.(b04/B)